Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Jatim, Emil Elestianto Dardak mengungkapkan keracunan diduga berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sidoarjo tidak hanya terjadi di Pondok Pesantren Manbaul Hikam. Menurut dia, 19 lembaga pendidikan di Kecamatan Tanggulangin turut melaporkan keluhan serupa setelah menerima makanan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sama.
"Selain dari pondok pesantren beliau, Mambaul Hikam, ada juga dari sekolah-sekolah lain yang mengalami keluhan. Kesamaannya adalah konsumsi dari SPPG yang sama, SPPG Tanggulangin Kalitengah," kata Emil.
Emil menjelaskan, 19 lembaga pendidikan tersebut terdiri atas berbagai jenjang pendidikan. Selain Pondok Pesantren Manbaul Hikam, terdapat SMA, SMP, SD, hingga TK yang menerima pasokan makanan MBG dari SPPG Kalitengah Tanggulangin.
"Ada 19 lembaga pendidikan yang terdampak. Salah satunya Ponpes Manbaul Hikam. Ada SMA swasta, ada juga SMP, SD swasta juga. TK pun juga ada," ujar dia.
Menurut Emil, banyaknya lembaga yang mengalami keluhan serupa menjadi salah satu hal yang perlu ditelusuri dalam investigasi. Pemerintah bersama instansi terkait masih menunggu hasil pemeriksaan untuk memastikan penyebab pasti kejadian tersebut.
Emil mengapresiasi langkah cepat Rumah Sakit Notopuro, Dinas Kesehatan, BPBD, dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menangani para santri dan siswa yang mengalami keluhan kesehatan.
"Kami ingin mengapresiasi Rumah Sakit Notopuro, Ibu Kadinkes, yang sudah bersama BPBD Sidoarjo dan Pemkab Sidoarjo, tentunya Pak Bupati, yang sudah melakukan penanganan secara sigap," kata dia.
Emil sekaligus meluruskan informasi yang menyebut adanya korban meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Ia memastikan hingga saat peninjauan tidak terdapat korban jiwa.
"Tadi ada kabar, mohon maaf, meninggal. Itu tidak betul. Tidak ada yang meninggal," tegas Emil.
Advertisement
Dapur Sudah Punya Sertifikat
Terkait dapur penyedia makanan, Emil mengatakan SPPG Kalitengah sebenarnya telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Berdasarkan penelusuran awal, fasilitas dan sistem yang dimiliki dapur tersebut juga dinilai telah memenuhi sejumlah persyaratan.
"SPPG ini sudah memperoleh SLHS. Kita telusuri, catatan-catatan asesmen juga menunjukkan sarana prasarananya memadai. Tenaga-tenaganya juga banyak yang sudah mengikuti sertifikasi penjamah makanan, sertifikasi halal pun juga sudah diperoleh," kata dia.
Namun, Emil menegaskan kepemilikan sertifikasi tidak serta-merta menutup kemungkinan terjadinya persoalan dalam proses penyediaan makanan. SLHS, kata dia, pada dasarnya menilai sistem serta kelayakan sarana dan prasarana secara umum.
"SLHS ini menilai sistem dan sarpras," ujar dia.
Emil menyebut kemungkinan masalah dapat muncul pada tahapan lain, termasuk kondisi bahan baku atau pelaksanaan proses produksi dan distribusi yang tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP).
"Kalau misalnya bahan makanannya dari awalnya, atau timing pelaksanaan menyimpang dari SOP yang diverifikasi, itu bisa saja menyebabkan masalah," ujar Emil.
Advertisement
Operasional SPPG Disetop Sementara
Sementara itu, Wakil Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Jawa Timur, Teguh Bayu Wibowo mengatakan, pihaknya langsung mendatangi SPPG Kalitengah Tanggulangin setelah menerima laporan kejadian tersebut.
Teguh memastikan operasional dapur MBG tersebut dihentikan sementara. Langkah itu dilakukan sembari menunggu proses evaluasi dan pemeriksaan terhadap sampel makanan.
"Kami mendapatkan informasi langsung dan bergerak ke SPPG. Untuk saat ini, SPPG kita berhenti operasional," kata Teguh.
Dia menjelaskan SPPG Kalitengah Tanggulangin setiap hari menyiapkan sekitar 2.800 porsi MBG untuk sejumlah sekolah dan pesantren. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.000 porsi diperuntukkan bagi santri Ponpes Manbaul Hikam.
"Untuk hari ini 2.800. Sekolah dan pesantren. Di pesantren itu ada sekitar 1.000-an, sisanya di luar pesantren, di sekolah," kata dia.
Sampel makanan yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan laboratorium. Pengambilan sampel dilakukan oleh Dinas Kesehatan Sidoarjo bersama kepolisian.
"Hasil lab dan lain-lain kita tunggu untuk satu minggu ke depan," ujar Teguh.
BGN pusat juga telah mengeluarkan keputusan penghentian sementara operasional SPPG tersebut. Status penghentian selanjutnya akan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi dan pemeriksaan laboratorium.
"Sementara ini karena memang disuspen, dari BGN sudah surat turun disuspen sementara," kata Teguh.
Dia menambahkan, pemerintah masih mengevaluasi apakah penghentian tersebut cukup bersifat sementara atau akan dilanjutkan menjadi penghentian permanen.
"Sampai hasil evaluasi dan hasil lab keluar. Pusat akan menimbang apakah disuspennya sementara atau suspen permanen," pungkasnya.