Poltracking: MBG Bisa Disederhanakan Jadi BLT untuk Atasi Masalah Implementasi

Tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran masih lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasannya. Poltracking Indonesia melihat kondisi tersebut menjadi peluang bagi pemerintah untuk melakukan koreksi kebijakan tanpa kehilangan modal kepercayaan masyarakat yang mencapai 63,2 persen.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda Rasyid menilai tingginya kepercayaan tersebut menjadi modal bagi pemerintah untuk meningkatkan kepuasan masyarakat melalui perbaikan program prioritas. Eveluasi menyeluruh menyasar Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

"MBG perlu diarahkan menjadi program khusus yang diprioritaskan secara ketat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Artinya, MBG perlu difokuskan pada wilayah 3T yang paling membutuhkan intervensi gizi," kata Hanta Yuda dalam paparan rilis survei nasional bertajuk “Membaca Tren Kepuasan Publik Terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran" di kanal YouTube Poltracking TV, Senin, 31 Agustus 2026.

Untuk MBG, dia mengungkapkan, survei menemukan sebanyak 49,2 persen masyarakat menyatakan tidak puas, sementara 46,4 persen mengaku puas. Sedangkan mengenai keberlanjutan MBG, 42,1 persen publik ingin tetap program tersebut tetap berjalan.

Selain menyaring penerima agar tepat sasaran, dia menambahkan, terdapat opsi perubahan skema bantuan yang dapat dipertimbangkan pemerintah. Salah satunya melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), berdasarkan data terpadu dapat menjadi alternatif di tengah persoalan implementasi dan realisasi MBG.

"Penyederhanaan MBG dalam bentuk BLT dapat menjadi bantalan sosial yang relatif lebih aman dalam implementasi, dengan pengawasan terhadap realisasi pemenuhan gizi siswa atau anak-anak Indonesia," ujarnya.

Survei yang dilaksanakan pada 14–20 Agustus 2026 ini mengungkapkan, meski jadi program prioritas namun sebanyak 55,6 persen publik menyatakan tidak yakin KDMP mampu menjadi penggerak kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Sedangkan 34,7 persen menyatakan yakin.