Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengunjungi sejumlah wilayah di Sumatra, termasuk Provinsi Riau, pada Senin (24/8/2026). Agenda ini difokuskan untuk memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berjalan cepat, terpadu, dan efektif.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan perlindungan bagi masyarakat terdampak karhutla dan kabut asap.
"Kunjungan ini akan menjadi bagian dari komitmen Presiden untuk memastikan negara hadir dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak karhutla dan kabut asap," kata Prasetyo dalam siaran persnya, Senin (24/8/2026).
Peninjauan ke Sumatra merupakan kelanjutan dari kunjungan Prabowo ke Kalimantan pada Sabtu (22/8/2026). Saat itu, Prabowo memastikan langkah tanggap darurat telah berjalan optimal melalui penambahan armada water bombing, penguatan personel di darat dari unsur TNI, Polri, dan Manggala Agni, serta penyiagaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat terdampak.
Advertisement
Agenda Prabowo di Riau dan Perluasan Fokus Penanganan
Setelah penanganan awal di Kalimantan, pemerintah memperluas fokus ke wilayah Sumatra, terutama Riau, Jambi, dan Sumatra Selatan. Kunjungan hari ini diawali dari Riau untuk menegaskan kesinambungan penanganan di dua pulau tersebut.
"Kunjungan Presiden ke Sumatera, yang akan dimulai dari Riau, menjadi kelanjutan dari penanganan karhutla di Kalimantan dan merupakan satu kesatuan upaya nasional," ujar Prasetyo.
Dalam penanganan di Kalimantan, percepatan dilakukan melalui penambahan armada water bombing serta penguatan operasi darat. Pola intervensi terpadu ini menjadi rujukan untuk langkah yang diambil di Sumatra.
Advertisement
Instruksi Penegakan Hukum dan Operasi Terpadu
Prabowo juga telah menginstruksikan penegakan hukum secara tegas terhadap pihak yang diduga menjadi penyebab karhutla, termasuk di area konsesi yang terbakar.
"Aparat penegak hukum telah memulai proses penyelidikan terhadap sejumlah area konsesi korporasi yang terbukti terbakar maupun lalai dalam menjaga lahannya," tuturnya.
Di lapangan, pemerintah memperkuat operasi terpadu melalui pemadaman dari darat, pengerahan personel, patroli, operasi water bombing, hingga Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Upaya ini diarahkan tidak hanya untuk memadamkan api, tetapi juga mencegah munculnya titik panas baru sekaligus mengurangi dampak kabut asap pada masyarakat.
Advertisement
Ribuan Hotspot dan Kualitas Udara di Sumatra
Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan, terdapat 2.894 titik panas (hotspot) di 10 provinsi di Sumatra. Sumatra Selatan memiliki konsentrasi hotspot tertinggi dengan 1.410 titik, disusul Riau 480 titik dan Jambi 425 titik.
Sepanjang 2026, luas lahan yang terbakar di 10 provinsi di Sumatra tercatat mencapai 36.047,64 hektare. Pemerintah menyatakan operasi pemadaman dan pencegahan terus ditingkatkan mengikuti dinamika lapangan.
"Pemerintah juga terus memantau kualitas udara, terutama karena Pekanbaru tercatat memiliki AQI 225 atau kategori sangat tidak sehat, sementara Jambi dan Palembang masing-masing berada pada AQI 187 dan 180," jelas Prasetyo.