Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk mengutamakan perlindungan masyarakat dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan arahan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperkuat langkah pencegahan dan penanganan karhutla di berbagai daerah.
"Perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto jelas, pemerintah siap melindungi warga negara kita dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Negara hadir untuk mencegah kebakaran hutan," kata Raja Juli Antoni, dikutip dari Antara, Jumat (7/8/2026).
Menurut Raja Juli, dampak karhutla tidak hanya merusak kawasan hutan, tetapi juga mengancam kesehatan dan aktivitas masyarakat. Asap akibat kebakaran dapat memicu kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), mengganggu kegiatan belajar mengajar, menghambat aktivitas ekonomi, hingga memengaruhi operasional penerbangan.
"Ini tidak boleh terjadi lagi," ujarnya.
Ia optimistis Indonesia mampu menekan luas kebakaran hutan dan lahan pada tahun ini, meski fenomena El Nino diperkirakan datang lebih cepat akibat perubahan iklim.
"Mudah-mudahan tahun ini angka karhutla jauh lebih rendah dibandingkan 2023, dengan dampak yang seminimal mungkin bagi masyarakat," katanya.
Raja Juli juga menyampaikan apresiasi kepada Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, dan Masyarakat Peduli Api yang selama ini berada di garis depan dalam pengendalian karhutla.
Menurutnya, keberhasilan pengendalian kebakaran tidak dapat dicapai tanpa sinergi seluruh pihak.
"Terus jalin komunikasi dan kolaborasi yang baik. Hanya dengan kolaborasi, persoalan besar seperti karhutla dapat kita selesaikan bersama," ujar Raja Juli.
Ia menambahkan, pengalaman Indonesia dalam menangani karhutla terus menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Karena itu, pemerintah menargetkan luas kebakaran pada 2026 dapat ditekan meski menghadapi musim kemarau yang dipengaruhi El Nino.