Menteri Transmigrasi: Kawasan Transmigrasi Siap Menjadi Tujuan Investasi Industri

Pemerintah telah mengubah fokus pembangunan kawasan transmigrasi. Jika sebelumnya kawasan ini dikenal sebagai permukiman dan pusat pertanian, kini direncanakan untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang baru, yang dapat menarik investasi, mengembangkan industri, memperkuat hilirisasi, serta mendukung ketahanan pangan dan energi nasional.

Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, menyatakan bahwa transformasi ini dilakukan karena setiap kawasan transmigrasi memiliki potensi ekonomi yang berbeda dan dapat dikembangkan sesuai dengan keunggulan masing-masing.

"Era ketika transmigrasi hanya dipandang sebagai kawasan pertanian telah berakhir. Pertanian tetap menjadi fondasi yang penting, tetapi kawasan transmigrasi hari ini juga harus menjadi rumah bagi investasi, industri, hilirisasi, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia," ujar Iftitah pada Jumat (3/7/2026).

Iftitah menambahkan bahwa beberapa kawasan transmigrasi memiliki potensi sumber daya alam yang dapat menjadi penggerak ekonomi. Sebagai contoh, kawasan Samboja yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi minyak dan gas bumi. Di sisi lain, kawasan transmigrasi di Kalimantan Selatan, Aceh Besar, dan Aceh Barat menyimpan cadangan batu bara. Selain itu, kawasan transmigrasi di Mamuju, Sulawesi Barat, memiliki potensi logam tanah jarang (rare earth elements) yang merupakan bahan baku penting untuk industri teknologi.

Transformasi ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui industrialisasi, hilirisasi, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas di berbagai daerah.

"Kita tidak lagi berbicara hanya tentang pertanian. Ada sektor perkebunan, industri pengolahan, pariwisata, minyak dan gas, batu bara, logam tanah jarang, hingga berbagai potensi ekonomi strategis lainnya yang harus dikembangkan sesuai dengan keunggulan masing-masing daerah," kata Iftitah.

Oleh karena itu, pembangunan kawasan transmigrasi kini tidak lagi hanya berfokus pada pembukaan lahan atau pemindahan penduduk. Pemerintah telah mengarahkan pembangunan pada pembentukan ekosistem investasi yang dapat menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu implementasi dari konsep ini sedang dilakukan di kawasan Barelang, Kepulauan Riau. Kementerian Transmigrasi bekerja sama dengan Pemerintah Kota Batam dan BP Batam untuk memperkuat kolaborasi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif agar kawasan tersebut berkembang sebagai pusat industri baru. "Investor tidak membutuhkan banyak janji. Yang mereka butuhkan adalah ekosistem yang memberi kepastian. Ketika ekosistem itu terbangun, investasi akan datang, industri berkembang, lapangan kerja tercipta, dan masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan manfaatnya," jelas Iftitah.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan program transmigrasi saat ini tidak hanya diukur dari jumlah masyarakat yang dipindahkan ke suatu daerah, tetapi lebih pada kemampuan daerah tersebut dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menarik investasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mempercepat proses transformasi ini, Kementerian Transmigrasi memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan investor untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas serta membangun kawasan transmigrasi yang kompetitif.

"Yang kita bangun bukan hanya kawasan industri, tetapi sebuah ekosistem yang mempertemukan investasi, dunia usaha, dan masyarakat lokal dalam satu pertumbuhan yang saling menguatkan. Keberhasilan transmigrasi harus diukur dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar dari bertambahnya jumlah penduduk yang berpindah," tegasnya.