Waka Banggar DPR Tegaskan Kekuatan APBN Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wiyanto, menegaskan bahwa fondasi dan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap kuat. Penegasan ini disampaikan untuk menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan kenaikan harga energi global yang terus bergejolak.

Pernyataan Wihadi ini merupakan respons terhadap usulan dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, yang menyarankan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan harga BBM diusulkan sebagai upaya menekan defisit APBN yang mungkin terjadi.

Wihadi menekankan bahwa APBN memiliki fungsi krusial sebagai instrumen stabilisasi. Fungsi ini bertujuan menyerap gejolak eksternal agar dampaknya tidak langsung membebani masyarakat luas.

APBN sebagai Penyangga Stabilitas Ekonomi

Wihadi Wiyanto menyoroti bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan baik. Hal ini terlihat dari inflasi yang terkendali di level 3,48 persen pada Maret 2026, menunjukkan daya beli masyarakat yang relatif stabil.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat tahun 2025 mencapai 5,39 persen, menandakan aktivitas ekonomi yang dinamis dan prospektif. Indeks Manajer Pembelian (PMI) manufaktur juga berada di zona ekspansif, mengindikasikan sektor industri yang berkembang.

Dalam kondisi ekonomi makro yang positif tersebut, APBN terbukti sangat mampu berperan sebagai shock absorber. Peran ini penting untuk menahan tekanan global, terutama dari sektor energi, sehingga tidak langsung membebani masyarakat.

Kemampuan APBN sebagai penyangga ini krusial dalam melindungi masyarakat dari dampak langsung fluktuasi harga komoditas global. Ini menunjukkan **Kekuatan APBN** dalam menghadapi tantangan eksternal.

Kinerja Fiskal dan Fleksibilitas Anggaran

Secara fiskal, kondisi APBN Indonesia dinilai masih berada dalam koridor yang terjaga. Defisit anggaran tetap terkendali, dan rasio utang negara berada pada level yang aman, mencerminkan pengelolaan keuangan negara yang prudent.

Kesehatan APBN juga tercermin dari kinerja pendapatan negara hingga Maret 2026 yang mencapai Rp574,9 triliun. Angka ini menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 10,5 persen (year-on-year/yoy) dibandingkan periode sebelumnya.

Dengan kinerja pendapatan yang solid ini, APBN memiliki fleksibilitas tinggi untuk melakukan penyesuaian anggaran prioritas. Penyesuaian ini dilakukan melalui refocusing, memastikan defisit tetap terjaga di bawah 3 persen meskipun menghadapi tekanan global.

Wihadi juga mengungkapkan bahwa Banggar DPR RI telah menerima penjelasan pemerintah terkait langkah refocusing anggaran. Langkah ini mencakup efisiensi belanja nonprioritas untuk menambah anggaran subsidi energi, guna menghindari efek domino terhadap perekonomian nasional.

Strategi Pemerintah Lindungi Daya Beli Masyarakat

Wihadi Wiyanto menilai bahwa kebijakan fiskal yang diambil pemerintah untuk menjaga stabilitas harga energi merupakan langkah strategis. Kebijakan ini sangat penting bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Langkah pemerintah ini bukan semata-mata tentang mencegah kenaikan harga BBM, tetapi lebih luas lagi. Ini merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Melalui instrumen APBN, pemerintah berupaya keras untuk memitigasi dampak krisis global agar tidak merugikan masyarakat. Strategi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan rakyat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Dengan demikian, **Kekuatan APBN** tidak hanya terletak pada angka-angka fiskal, tetapi juga pada kemampuannya menjadi alat perlindungan sosial dan pendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Sumber: AntaraNews