Indonesia Dukung Penuh Dewan Perdamaian Gaza, Harapan Baru Pemulihan Palestina

Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) untuk Gaza baru saja merampungkan pertemuan tingkat kepala negara perdananya di Washington DC, Amerika Serikat, pada Kamis (19/2) waktu setempat. Pertemuan penting ini dipimpin langsung oleh Presiden AS Donald Trump, menandai langkah konkret pertama badan tersebut setelah penandatanganan Piagam Dewan Perdamaian pada 22 Januari 2026 di sela-sela Forum Ekonomi Dunia (WEF).

Pembentukan Dewan Perdamaian ini merupakan mekanisme internasional sementara yang didasarkan pada Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) 2803, yang disahkan pada 17 November 2025. Resolusi tersebut secara resmi mengakui Rencana 20 Poin Trump sebagai peta jalan untuk pemulihan Gaza, menyusul agresi Zionis Israel yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023.

Indonesia menyambut baik gagasan Dewan Perdamaian ini, melihatnya sebagai langkah yang selaras dengan komitmen besar Republik Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Presiden RI Prabowo Subianto bahkan menyebut Dewan Perdamaian sebagai “kesempatan bersejarah” untuk mencapai perdamaian di wilayah yang telah hancur akibat konflik berkepanjangan.

Pembentukan dan Mandat Dewan Perdamaian Gaza

Dewan Perdamaian dibentuk sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak akan pemulihan dan stabilisasi di Jalur Gaza pasca-konflik. Badan ini beroperasi berdasarkan Rencana 20 Poin yang mendapat dukungan penuh dari DK PBB, yang secara eksplisit menyatakan bahwa hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri akan dapat terwujud setelah kondisi di Jalur Gaza pulih sepenuhnya dan reformasi Otoritas Palestina membuahkan hasil. Rencana tersebut bertujuan menciptakan kondisi yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina, sesuai dengan aspirasi rakyatnya.

Meskipun memiliki peran krusial, Dewan Perdamaian dipastikan hanya akan menjadi otoritas sementara. Mandat utamanya adalah memantau dan mengawasi komite administrasi Palestina yang bersifat teknokratis, dengan tugas menjalankan layanan umum bagi masyarakat di Gaza. Kehadiran Dewan Perdamaian diharapkan dapat memastikan transparansi dan efektivitas dalam upaya pemulihan.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan bahwa Indonesia akan memanfaatkan keanggotaannya untuk secara aktif mendorong pemulihan di Jalur Gaza. Selain itu, Indonesia juga akan berupaya melibatkan Otoritas Palestina “sebagai bagian dari proses menuju perdamaian,” menegaskan pentingnya peran serta pihak Palestina dalam menentukan masa depan mereka sendiri.

Dukungan Global dan Kontribusi untuk Gaza

Pertemuan Dewan Perdamaian pada 19 Februari 2026 mengungkap besarnya komitmen global untuk pemulihan Jalur Gaza. Presiden Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan menyumbang 10 miliar dolar AS (sekitar Rp162 triliun) untuk upaya rekonstruksi. Selain itu, kontribusi dana sebesar 7 miliar dolar AS (sekitar Rp118 triliun) juga dijanjikan secara kolektif oleh Kazakhstan, Azerbaijan, Uni Emirat Arab, Maroko, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, dan Kuwait.

Dukungan finansial juga datang dari Kantor PBB untuk Koordinasi Bantuan Kemanusiaan (UN OCHA) yang telah mengumpulkan dana 2 miliar dolar AS (sekitar Rp33,7 triliun) untuk dukungan Gaza. Presiden FIFA Gianni Infantino turut mengumumkan komitmen organisasinya untuk pendanaan sebesar 75 juta dolar AS (sekitar Rp1,26 triliun) guna proyek-proyek terkait pembinaan sepak bola di wilayah Palestina.

Selain bantuan pendanaan, komitmen besar lainnya adalah kontribusi personel untuk pemulihan keamanan dan stabilitas Jalur Gaza. Mayor Jenderal Jasper Jeffers, Panglima International Stabilization Force (ISF), menyatakan bahwa lima negara telah bersedia mengirim personel untuk bertugas bersama ISF. Negara-negara tersebut adalah Indonesia, Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania. Sementara itu, Mesir dan Yordania akan memberikan pembinaan bagi pasukan kepolisian Gaza yang akan dibentuk. Dalam jangka panjang, diperkirakan akan ada 20.000 personel ISF dan 12.000 personel kepolisian untuk Jalur Gaza.

Komitmen Indonesia untuk Perdamaian Palestina

Presiden Prabowo Subianto, yang hadir langsung dalam pertemuan Dewan Perdamaian, kembali menegaskan komitmen Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam pemulihan Jalur Gaza dan mewujudkan kemerdekaan Palestina. Beliau menyatakan dukungan penuh Indonesia terhadap implementasi Rencana 20 Poin gagasan Presiden Trump, yang menjadi alasan kuat bagi Indonesia untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian.

Meskipun menyadari tantangan yang mungkin timbul, Presiden Prabowo meyakini bahwa “di bawah kepemimpinan Presiden Trump, visi perdamaian sejati akan terwujud.” Indonesia juga menegaskan kesiapan untuk berkontribusi mengirimkan personel guna menjaga gencatan senjata dan perdamaian di Jalur Gaza melalui ISF. Presiden Prabowo bahkan mengungkapkan kesediaan Indonesia untuk menambah jumlah personel, menyatakan, "Oleh karena itu, kami menegaskan kembali komitmen kami untuk menyumbangkan jumlah pasukan yang signifikan, hingga 8.000 personel atau lebih jika diperlukan."

Kemlu RI menjelaskan bahwa seluruh personel Indonesia yang bergabung dalam ISF akan sepenuhnya di bawah kendali nasional Indonesia. Mereka tidak akan terlibat dalam misi tempur ataupun demiliterisasi di Gaza. Mandat Indonesia bersifat kemanusiaan, dengan fokus pada perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan dan kesehatan, rekonstruksi, serta pelatihan dan penguatan kapasitas Polisi Palestina. Keberadaan Indonesia di Dewan Perdamaian, bersama negara-negara mayoritas Muslim lainnya, diharapkan dapat menjamin suara dunia Islam dan bangsa Palestina tetap terakomodasi, memastikan rekonstruksi Gaza berjalan sesuai jalur demi Palestina.

Sumber: AntaraNews