Menteri Tito Karnavian Tegaskan Pentingnya Penanganan Desa Hilang Sumatra Akibat Banjir dan Longsor

Banjir dan tanah longsor yang melanda Sumatra pada akhir November 2025 lalu telah menyebabkan hilangnya 29 desa secara fisik. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan perlunya resolusi cepat terhadap masalah ini. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemulihan pasca-bencana Sumatra di Jakarta pada Rabu (18/2).

Puluhan desa ini lenyap akibat sapuan banjir atau tertimbun tanah longsor, menimbulkan tantangan besar bagi pemerintah. Penanganan desa hilang Sumatra tidak hanya mencakup relokasi penduduk, tetapi juga aspek tata kelola dan administrasi desa.

Penyelesaian masalah ini sangat krusial untuk memastikan keberlanjutan layanan publik bagi masyarakat terdampak. Pemerintah sedang mempertimbangkan opsi pembangunan kembali atau penghapusan desa dari sistem administrasi.

Tantangan Penanganan Desa Hilang dan Administrasi Pemerintahan

Menteri Tito Karnavian menjelaskan bahwa isu yang harus ditangani melampaui sekadar relokasi fisik warga. Tata kelola dan administrasi desa yang terdampak harus segera diselesaikan demi menjamin kelangsungan layanan publik. Ini menjadi bagian penting dalam penanganan desa hilang Sumatra.

Mayoritas desa yang hilang berada di Aceh, dengan 21 desa tersebar di Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Gayo Lues. Sementara itu, delapan desa lainnya berlokasi di Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah.

Untuk desa-desa ini, pemerintah memiliki dua opsi utama. Pertama, desa-desa tersebut akan dibangun kembali di lokasi yang aman dan layak huni. Kedua, desa-desa tersebut dapat dihapus sepenuhnya dari sistem administrasi pemerintahan jika tidak memungkinkan untuk dibangun kembali.

Keputusan ini akan diambil berdasarkan kajian mendalam mengenai kondisi geografis, potensi risiko bencana, serta kebutuhan masyarakat terdampak. Proses ini memerlukan koordinasi lintas sektor yang kuat demi penanganan desa hilang Sumatra yang efektif.

Progres Pemulihan dan Status Normalisasi di Sumatra

Dalam rapat koordinasi tersebut, Menteri Tito Karnavian, yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana Sumatra, memaparkan progres pemulihan. Di Sumatera Barat, 13 dari 16 kabupaten/kota yang terdampak telah kembali normal.

Kabupaten Tanah Datar hampir pulih sepenuhnya, namun dua wilayah lain, yaitu Agam dan Padang Pariaman, masih memerlukan perhatian khusus. Sementara itu, di Sumatera Utara, 15 dari 18 kabupaten/kota terdampak telah kembali ke kondisi normal.

Tapanuli Selatan mendekati normalisasi, sedangkan Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara masih membutuhkan perhatian serius. Di Aceh, 10 dari 18 kabupaten/kota terdampak telah pulih. Bener Meriah hampir normal, namun tujuh kabupaten lainnya masih memerlukan perhatian khusus.

Status normalisasi ditentukan berdasarkan pemulihan layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, jalan, ekonomi, listrik, air bersih, dan normalisasi sungai. Progres pemulihan pasca-bencana ini menjadi bagian integral dari upaya penanganan desa hilang Sumatra. Banjir dan tanah longsor di tiga provinsi Sumatra ini pada akhir November 2025 lalu mengakibatkan 1.206 korban jiwa dan merusak lebih dari 300.000 rumah, menurut data BNPB per 18 Februari.

Sumber: AntaraNews