Masuk Dewan Perdamaian Gaza, Prabowo Disebut Golkar Konsisten Jalankan Amanat Konstitusi

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Politik Luar Negeri, Idrus Marham, menegaskan bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto bergabung dalam Board of Peace (BOD) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump merupakan cerminan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, serta prinsip bebas aktif, sebagaimana arahan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di tengah munculnya pro dan kontra atas langkah tersebut.

"Berkait dengan mengapa Indonesia menerima tawaran masuknya ke dalam BoP, Bung Bahlil yakin Prabowo sudah masak berpikir. Ini keputusan matang, tidak reaktif!," kata Idrus dalam keterangannya, Senin (9/2).

Idrus menekankan, perjuangan membela kemerdekaan Palestina dan mengakhiri konflik dan krisis kemanusian di Gaza bukanlah sikap pragmatis jangka pendek, melainkan tujuan strategis konstitusional.

Pembukaan UUD 1945

Ia pun merujuk langsung pada Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”, serta mandat untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

"Politik luar negeri Indonesia itu bukan bersifat pasif dan netral. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 sudah jelas, kita berpihak pada nilai-nilai konstitusi," ujarnya.

Menurut dia, kebijakan multi-alignment yang dijalankan Presiden Prabowo merupakan adaptasi realistis dari prinsip bebas aktif di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, sangat dinamis bahkan cenderung radikal.

Idrus menepis anggapan, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza berarti tunduk atau hanyut dalam kepentingan negara besar.

“Bebas aktif itu bukan berarti kita tidak masuk ke mana-mana. Kita bisa masuk ke semua forum, semua kelompok. Prinsipnya mengalir, tapi tidak hanyut,” ucapnya

Pemimpin Negara-negara

Ia menjelaskan, pemimpin negara-negara di dunia ini harus diposisikan sebagai Kawan dan mitra, bukan musuh dan bukan lawan. Pendekatan kita adalah aktif dinamis, produktif dan bahkan ofensif, bukan pasif, statis, apalagi defensif.

Karena itu pendekatan kita sejatinya mengalir tapi tidak hanyut, berarti Indonesia aktif berdialog, terbuka, dan dinamis, namun tetap berpegang pada ideologi, Pancasila, dan kepentingan nasional.

Dalam perspektif ini, ditegaskannya semua negara diposisikan sebagai mitra untuk membahas isu kemanusiaan, solidaritas global, dan perdamaian abadi—bukan sebagai musuh dan lawan.

"Secara umum, dipahami tujuan utama dari BoP adalah mengawasi dan mengimplementasikan 20 Poin Rencana Perdamaian Gaza. Rencana ini mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari gencatan senjata, pembebasan sandera, hingga rekonstruksi besar-besaran di wilayah konflik," tegasnya.

"Sebagai ketua, Trump memang kelihatan ingin memastikan bahwa Amerika Serikat tetap menjadi poros utama dalam arsitektur keamanan Timur Tengah yang baru, tapi di sini ia juga memberi celah bagi para pemimpin dunia lain yang bersedia bekerja sama dalam kerangka pemikiran itu," sambungnya.

Namun demikian, secara prinsip Indonesia tidak bergabung dengan nawaitu menjadi pengikut arus politik Amerika, Indonesia merasa ada kebutuhan strategis untuk memastikan suara negara-negara Muslim tetap terdengar di meja perundingan.

Konsekuensi Panjang

Tanpa keterlibatan aktif, ini akan memberi konsekuensi panjang bagi tersingkir dan terisolasinya Indonesia dari proses pengambilan keputusan yang akan menentukan masa depan Palestina.

“Perhatikan bagaimana Presiden Prabowo meyakinkan bahwa keterlibatan ini merupakan komitmen kemanusiaan Indonesia secara lebih efektif dan langsung kepada masyarakat di Gaza. Bukan sekedar ikut arus,” paparnya.

Skenario ini dijelaskannya bukan tanpa pertimbangan matang, Indonesia merasa berpeluang masuk dan bisa berperan banyak di sana, didasarkan pada hubungan baik dengan berbagai pihak.

Sehingga, bisa mengambil peran kualitatif sebagai bagian dari blok penyeimbang bersama tujuh negara Muslim berpengaruh lainnya, termasuk Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Qatar.

Dengan peran kualitatif ini, Indonesia dianggapnya bisa mengambil peran pengontrol agar kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga tetap selaras dengan aspirasi kemerdekaan Palestina.

“Indonesia berpotensi mengoptimalisasikan diri sebagai “kekuatan penyeimbang” di dalam BoP. Kehadiran Indonesia potensial mencegah BoP hanyut dalam Keputusan yang monolog satu blok; dan mendorong adanya pertimbangan yang lebih beragam dan adil bagi kepentingan Palestina,” jelasnya.

"Karena itu, kita dukung langkah presiden Prabowo dalam perjuangan Kemerdekaan Palestina. Biarlah diplomasi Presiden Prabowo berproses dan mengalir tapi Tidak Hanyut, artinya Konsisten pada prinsif perjuangan Kemerdekaan Palestina, pungkas Idrus menyampaikan Arahan Bung Bahlil selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar," katanya.