Bupati Kotim Instruksikan OPD Siaga Penuh Hadapi Karhutla, Antisipasi Dampak Kemarau Ekstrem

Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Halikinnor, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bersiaga penuh. Instruksi ini bertujuan untuk mendukung upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah tersebut. Langkah ini diambil menyusul adanya sejumlah titik panas yang terdeteksi.

Perintah siaga ini disampaikan Halikinnor di Sampit pada hari Sabtu, 31 Januari 2026. Penetapan status siaga bencana karhutla telah berlaku selama 30 hari, dimulai sejak 23 Januari hingga 21 Februari 2026. Kondisi ini menuntut kesiapan dari berbagai pihak terkait.

Peningkatan kewaspadaan ini merupakan respons terhadap munculnya titik panas dan insiden karhutla di beberapa area Kotim. Halikinnor menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor. Tujuannya adalah menjaga stabilitas lingkungan serta kesehatan masyarakat dari ancaman kabut asap.

Perkuat Pencegahan dan Koordinasi Lintas Sektor

Halikinnor secara khusus meminta kepala perangkat daerah untuk tetap siaga. Dukungan mereka sewaktu-waktu akan sangat diperlukan dalam upaya pengendalian karhutla. Bupati tidak ingin tragedi kabut asap pekat yang pernah melumpuhkan aktivitas warga di masa lalu terulang kembali di Kotim.

Menyikapi kondisi dan situasi Kotim saat ini, di mana sudah ada beberapa titik hotspot karhutla, Halikinnor mengajak semua pihak. Ia menyerukan agar masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan sejak dini. Pencegahan sedini mungkin menjadi kunci utama.

Pencegahan ini diharapkan dapat meminimalisir dampak buruk karhutla agar tidak meluas. Koordinasi yang kuat antar instansi dan masyarakat sangat vital. Ini untuk memastikan respons cepat dan efektif terhadap setiap potensi kebakaran.

Peningkatan Hotspot dan Dampak Kekeringan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim melaporkan adanya peningkatan jumlah hotspot dan kejadian karhutla. Fenomena ini terjadi seiring dengan peralihan musim hujan ke musim kemarau. Penurunan intensitas curah hujan menjadi pemicu utama.

Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, menjelaskan bahwa kondisi ini tidak hanya meningkatkan potensi kebakaran. Namun, juga berdampak pada ketersediaan air bersih di beberapa wilayah Kotim. Kekeringan mulai menjadi ancaman serius bagi warga.

Dalam sepekan terakhir, dua desa telah mengajukan permohonan pasokan air bersih. Desa-desa tersebut adalah Desa Bagendang Permai di Kecamatan Mentaya Hilir Utara dan Desa Regei Lestari di Kecamatan Teluk Sampit. Ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan air bersih.

BPBD Kotim telah merespons dengan cepat permintaan tersebut. Mereka telah membantu memasok air bersih ke kedua desa, masing-masing sebanyak 22.000 liter. Upaya ini dilakukan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak kekeringan.

Pemerintah daerah sebenarnya telah memperluas instalasi air bersih melalui Perumdam Tirta Mentaya. Jaringan ini sudah menjangkau hingga Desa Parebok di Kecamatan Teluk Sampit. Namun, tidak semua warga berlangganan air bersih dari perusahaan milik daerah tersebut, sehingga mereka mengalami kesulitan mendapatkan air bersih saat musim kemarau tiba.

Sumber: AntaraNews