Resiliensi Kolektif Pascabencana Sumatera: Kunci Kebangkitan Warga Terdampak

Penanganan bencana longsor dan banjir bandang yang menghantam beberapa wilayah di Sumatera akhir tahun lalu masih menjadi prioritas utama Pemerintah. Bencana tersebut memporakporandakan berbagai sektor kehidupan, banyak nyawa dan rumah yang hanyut terbawa arus, hingga roda kehidupan di wilayah bencana tiba-tiba berhenti. Hingga 16 Januari 2026, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.198 warga meninggal, 144 hilang, dan 166.579 masih berada di pengungsian, menunjukkan skala dampak yang masif.

Kondisi pengungsian yang berkepanjangan menimbulkan perasaan tak berdaya dan perilaku pasif di kalangan warga terdampak, menghambat mereka untuk kembali bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka juga rentan mengalami masalah psikis serius, seperti kecemasan, mudah marah, kesedihan berlarut, hingga gangguan stres pascatrauma (post-traumatic stress disorder). Bayang-bayang depresi dan gangguan psikis serius mulai mengintai para penyintas bencana.

Situasi ini menuntut kemampuan untuk resilien di tengah keterpurukan akibat bencana, yaitu daya tahan psikologis untuk bangkit dari kesulitan serta kesanggupan dalam menstabilkan pikiran, perasaan, dan perilaku. Namun, dalam konteks kebencanaan di Indonesia, resiliensi tidak bisa hanya dipahami secara individu. Berbagai riset menunjukkan resiliensi masyarakat Indonesia bersifat kolektif, terwujud melalui persatuan, kebersamaan, kekeluargaan, dan tolong-menolong antarwarga. Resiliensi kolektif ini menjadi solusi utama agar warga dapat kembali hidup normal.

Tantangan Pemulihan dan Dampak Psikologis Pascabencana

Bencana di Sumatera telah memporakporandakan berbagai sektor kehidupan, menyebabkan kerugian material dan imaterial yang sangat besar bagi masyarakat. Selain infrastruktur yang rusak parah, dampak paling mendalam dirasakan oleh para korban yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian. Kehilangan ini seringkali memicu perasaan putus asa dan ketidakberdayaan yang berkepanjangan di kalangan penyintas.

Hidup di pengungsian dalam waktu lama membuat warga terdampak rentan mengalami masalah psikis serius yang mengancam kesehatan mental mereka. Kecemasan, kemarahan, kesedihan berlarut, hingga gangguan stres pascatrauma (PTSD) menjadi ancaman nyata yang memerlukan perhatian khusus. Kondisi ini menekankan pentingnya dukungan psikososial yang komprehensif, melampaui sekadar trauma healing.

Menurut Karen Reivich dan Andrew Shatte dalam buku “The Resilience Factor”, resiliensi individu memiliki tujuh karakteristik, di antaranya regulasi emosi, pengendalian impuls, optimisme, dan efikasi diri. Namun, dalam konteks bencana yang terjadi di Indonesia, resiliensi tak bisa hanya berorientasi pada diri individu. Masyarakat memerlukan dukungan kolektif dan solidaritas untuk bisa bangkit sepenuhnya dari keterpurukan.

Peran Pemerintah dan Strategi Pemulihan Resiliensi Kolektif

Resiliensi kolektif sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dalam menyiapkan pemulihan pascabencana yang komprehensif dan berkelanjutan. Ini mencakup pembangunan kembali bangunan siap huni, pemulihan infrastruktur yang rusak, serta rehabilitasi dan rekonstruksi di semua lini kehidupan masyarakat. Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi krusial dalam upaya ini.

Untuk memastikan pemulihan berjalan efektif, Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan Keputusan Presiden pada 8 Januari 2026. Satgas tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dengan fokus pada penanganan terkoordinasi di wilayah terdampak. Strategi pemulihan akan dikategorikan menjadi tiga wilayah, yaitu yang belum normal, mendekati normal, dan sudah normal, untuk memastikan bantuan dan optimalisasi sumber daya bisa berjalan proporsional sesuai tingkat keparahan.

Transparansi anggaran dan komitmen untuk meminimalisir penyalahgunaan dana menjadi kunci keberhasilan program pemulihan pascabencana. Pemerintah juga harus memiliki data yang terintegrasi dalam menyalurkan bantuan agar tepat sasaran, serta memastikan posko-posko Satgas segera memberi kepastian tentang kondisi riil di lapangan. Selain itu, pemulihan sosial dan ekonomi warga, penguatan sumber daya manusia (SDM), dan pemberian stimulus ekonomi sangat diperlukan agar warga dapat kembali bekerja dan produktif.

Modal Sosial sebagai Penggerak Kebangkitan Komunitas

Resiliensi kolektif pascabencana sangat erat kaitannya dengan modal sosial yang dimiliki masyarakat dan bagaimana modal tersebut diaktivasi. Riset Virgil Henry Storr, Alexander W. Craig, dan Nona Martin Storr menyebutkan bahwa modal sosial dalam resiliensi pascabencana terdiri dari tiga hal: bonding social capital (ikatan internal dalam keluarga dan komunitas dekat), bridging social capital (hubungan lintas kelompok sosial, etnis, dan komunitas), dan linking social capital (hubungan antara masyarakat dan institusi formal seperti pemerintah dan LSM).

Penguatan jaringan sosial, kepercayaan publik, dan partisipasi komunitas menjadi hal penting yang harus diupayakan agar penanganan bencana tidak hanya bergantung pada fisik dan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup warga yang terdampak. Dalam ikatan internal, budaya gotong royong sesama warga dan relawan di lapangan, aktivitas bersama, olahraga, dan permainan edukatif untuk anak-anak dapat memperkuat resiliensi. Sementara itu, bantuan pemerintah yang mampu menjawab kebutuhan warga, rekonstruksi yang merata dan berkeadilan, serta layanan publik yang memprioritaskan warga terkena bencana, memperkuat linking social capital.

Solidaritas dan bantuan dari seluruh masyarakat Indonesia juga menjadi kekuatan besar bagi para penyintas untuk bangkit dari keterpurukan. Perilaku prososial, yaitu tindakan membantu dan tolong-menolong, terbukti mendorong resiliensi kolektif, terutama di wilayah dengan kohesi sosial tinggi dan rasa keadilan yang kuat. Kepercayaan yang diberikan para donatur itulah yang harus dijaga oleh Pemerintah Daerah, lembaga, dan pihak yang mendistribusikan bantuan di lapangan.

Masyarakat tidak hanya berperan sebagai donatur, tetapi juga sebagai penyemangat dalam menyembuhkan luka dan trauma, serta menjadi kekuatan kontrol yang mengawasi dan mengkritisi peran pemerintah. Antusiasme masyarakat dalam menyalurkan bantuan dari berbagai elemen menunjukkan optimisme bahwa kekuatan kolektif mampu menghadapi ujian bencana. Segala bentuk kerugian dan dampak bencana yang dialami warga adalah ujian bagi kita semua, dan sekecil apapun ikhtiar membantu adalah berharga bagi mereka.

Sumber: AntaraNews