Diwarnai Kericuhan, Menteri Fadli Zon Serahkan Surat Penunjukan Pengelola Keraton Surakarta

Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyerahkan Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan Hadiningrat sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional sebagai bentuk nyata kehadiran negara melalui Kementerian Kebudayaan dalam menjaga warisan sejarah dan kebudayaan bangsa, kepada Mahamenteri KGPA Tedjowulan, Minggu (18/1).

Penyerahan awalnya dilakukan di Sasana Parasdya, namun harus ditunda karena adanya protes dari kubu Paku Buwono XIV Purboyo. Menjelang prosesi penyerahan, GKR Panembahan Timoer Rumbay disaksikan GKR Paku Buwono XIII sempat maju ke podium dan menginterupsi acara dengan melalui pengeras suara. Aksi mengagetkan GKR Timoer mendapatkan sorakan dari abdi dalem dan puluhan undangan yang hadir.

Kericuhan lainnya juga sempat terjadi sebelum kedatangan Menteri Fadli Zon. Sejumlah orang berseragam hitman bersitegang dengan kelompok lainnya di sekitar Keputren, Keraton. Namun kericuhan yang lebih luas bisa diredam setelah Ketua Eksekutif Lembaga Dewan Adat KPH Eddy Wirabhumi datang.

Penyerahan yang dikemas dalam acara Wilujengan kemudian dipindah ke Sasana Handrawina setelah kericuhan mereda. Penyerahan dilakukan Fadli Zon kepada KGPA Tedjowulan dan disaksikan oleh Wali Kota Solo, Respati Ardi dan Paku Buwono XIV Mangkubumi.

Fadli Zon mengatakan, penyerahan sebenarnya sudah dilakukan di Jakarta. Sedangkan acara hari ini, hanya Wilujeng anak dan doa bersama.

"Agar semuanya berjalan lancar, tadi kita telah laksanakan wilujengan. Wilujengan doa bersama, harapannya d Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat semakin baik, semakin kondusif ke depan. Terutama dalam rangka untuk pemajuan kebudayaan, pelestarian. Yaitu perlindungan kebudayaan.

Pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan dari pemerintah," ungkapnya.

Dikatakan Fadli Zon, penunjukan Maha Menteri Tedjowulan sudah berdasarkan rapat bersama dengan Kementerian dan Lembaga terkait termasuk Kepolisian, Kementerian Dalam Negeri Kementerian PU, Kementerian Pariwisata.

"Kita sudah bersepakat untuk menunjuk penanggung jawab. Kita berharap keraton yang bersejarah ini harus terjaga perawatannya. Tadi saya telah meninjau, mungkin belum semua ya, tapi sebagian besar bersama pak dirjen khususnya.

Ternyata memang perlu, cukup banyak pekerjaan rumah untuk melakukan revitalisasi. Bangunan-bangunan, gedung-gedung, tempat-tempat yang penting bersejarah yang ada di Keraton ini, yang kebanyakan juga kosong," urainya.

Ada Catatan dari Fadli Zon

Lanjut Fadli Zon, yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya, soal pembersihan, renovasi dan revitalisasi. Apalagi keraton sudah menjadi kawasan cagar budaya nasional.

"Saya kira ke depan setelah ditunjuk Panembahan Agung sebagai pelaksana, maka kita harapkan beliau bisa melakukan pemetaan. Untuk bekerja sama dengan seluruh pihak Keraton, lembaga adat, dan juga keluarga besar keraton lain terhadap cagar-cagar budaya yang segera perlu direvitalisasi," katanya.

Diharapkan Ada Musyawarah Bersama

Menteri berharap KGPA Tedjowulan melakukan musyawarah bersama seluruh internal keluarga.

"Kita juga berharap Penambaban Agung segera melaksanakan musyawarah. Ini urusan keluarga besar keraton kita menyaksikan masih ada perbedaan-perbedaan pendapat, masih ada mungkin hal-hal yang perbedaan, kesalahpahaman, dan lain-lain. Ini yang perlu diluruskan, kami dari pemerintah menunjuk beliau sebagai pelaksana sekaligus penanggung jawab. Jadi harus ada dari pemerintah itu yang bisa nanti menjadi semacam pelaksana dan penanggung jawab yang akuntabel, yang transparan. Kami menilai beliau adalah senior yang banyak pengalaman," pungkasnya.