Komisi Reformasi Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen untuk Awasi Polisi

Aktivis lingkungan hidup meminta Komisi Reformasi Polri tak sekadar melakukan reformasi institusi kepolisian. Mereka meminta Komisi Reformasi Polri juga membentuk badan pengawas eksternal yang independen untuk mengawasi polisi.

Hal ini disampaikan Manager Hukum dan Pembelaan Wahan Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Teo Reffelsen saat audiensi dengan Komisi Reformasi Polri di Kantor Kementerian Sekretariat Negara Jakarta, Rabu (26/11).

"Kita juga meminta supaya Tim Percepatan Reformasi Polisi ini juga tidak hanya mereformasi polisi secara institusional, tapi juga menyiapkan satu badan pengawas eksternal yang independen, imparsial, dan tidak diisi oleh anasir-anasir kepolisian," kata Teo kepada wartawan usai pertemuan di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Rabu.

Dia menuturkan, nantinya badan pengawas eksternal ini diberikan kewenangan kuat untuk mengawasi aparat kepolisian. Nantinya, badan pengawas tersebut diberikan anggaran dan anggota di daerah agar pengawasan polisi lebih ketat.

"Kemudian badan pengawas eksternal inilah nanti diberikan kewenangan yang kuat untuk mengawasi polisi, kemudian juga diberikan struktur-struktur sampai ke daerah-daerah dan diberikan anggaran yang kuat supaya kemudian ke depan pengawasan polisi jadi lebih efektif dan berkeadilan," jelasnya.

Evaluasi dan Moratorium Aktivitas Satuan Polisi

Teo menyampaikan, pihaknya juga meminta Komisi Reformasi Polri untuk mengevaluasi dan melakukan moratorium terhadap seluruh aktivitas satuan-satuan polisi yang melakukan pengamanan-pengamanan di perusahaan.

Pasalnya, kata dia, polisi kerap kali melakukan tindakan koersif dan upaya-upaya paksa yang dilakukan oleh polisi terhadap masyarakat, khususnya pejuang lingkungan.

"Kemudian, kita meminta juga polisi untuk menghentikan segala, apa namanya, penggunaan kekuatan berlebih dalam menanggapi konflik agraria, juga dalam menanggapi kemudian protes-protes masyarakat terkait dengan pencemaran ataupun polusi dan lain-lain terkait dengan lingkungan hidup di perusahaan-perusahaan," tutur Teo.

Pentingnya Lembaga Pengawasan Independen

Sementara itu, Country Director Greenpeace Leonard Simanjuntak menekankan pentingnya lembaga pengawasan independen untuk institusi polisi. Sebab, dia menilai Kompolnas selama ini belum efektif sebagai lembaga pengawas Polri.

Menurut dia, rekomendasi yang disampaikan Kompolnas untuk institusi Polri masih lemah. Tak hanya itu, Fajri menyebut Kompolnas juga masih diisi oleh unsur-unsur kepolisian.

"Sehingga yang kita sampaikan tentu harus dikaji dengan mendalam, tapi intinya adalah independensi dari sebuah lembaga pengawasan ke depannya sangat diperlukan. Jadi eksternal supervision yang efektif," ujar Fajri.