KPK Harap Presiden Prabowo Hadir Hakordia 2025 di Yogyakarta, Perkuat Gerakan Antikorupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mengharapkan kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025. Acara penting ini diagendakan berlangsung di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 6 hingga 9 Desember mendatang. Kehadiran kepala negara diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi gerakan antikorupsi di seluruh Indonesia.

Wakil Ketua KPK, Ibnu Widodo, menyampaikan harapan tersebut di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, pada Senin (24/11). Ia menekankan pentingnya partisipasi Presiden dalam acara berskala nasional ini untuk menunjukkan komitmen negara. Peringatan Hakordia di luar Jakarta merupakan strategi yang dipilih untuk memperluas jangkauan edukasi antikorupsi ke berbagai daerah.

Pemilihan Yogyakarta sebagai lokasi penyelenggaraan Hakordia 2025 bukan tanpa alasan yang kuat. Kota ini dinilai memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, menjadikannya contoh ideal bagi daerah lain. Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya telah berkoordinasi dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk membahas persiapan acara tersebut.

Harapan Kehadiran Presiden dan Lokasi Strategis

Komisi Pemberantasan Korupsi secara terbuka menyatakan harapannya agar Presiden Prabowo Subianto dapat meluangkan waktu untuk hadir dalam peringatan Hakordia 2025. Kehadiran seorang kepala negara selalu menjadi sorotan utama dan dapat meningkatkan gaung acara antikorupsi secara nasional. Wakil Ketua KPK Ibnu Widodo secara khusus menyampaikan, "Semoga bisa hadir," menggarisbawahi pentingnya dukungan eksekutif tertinggi dalam upaya pemberantasan korupsi.

Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tuan rumah Hakordia 2025 merupakan langkah strategis dari KPK. Langkah ini bertujuan untuk memperluas jangkauan gerakan antikorupsi ke berbagai daerah di Indonesia, tidak hanya terpusat di ibu kota. Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari upaya desentralisasi kampanye antikorupsi yang lebih merata.

Yogyakarta dipilih berdasarkan penilaian KPK terhadap tata kelola pemerintahannya yang dinilai sangat baik dan transparan. Kota ini dianggap sebagai model yang patut dicontoh dalam praktik pemerintahan bersih dan berintegritas. Koordinasi awal telah dilakukan antara Ketua KPK dan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, pada 28 Oktober 2025, untuk memastikan persiapan berjalan lancar dan optimal.

Konten Acara dan Pameran Barang Sitaan

Salah satu aspek yang menarik perhatian dalam peringatan Hakordia 2025 adalah potensi adanya pameran barang sitaan hasil tindak pidana korupsi. Pameran semacam ini seringkali menjadi daya tarik publik dan edukasi visual yang efektif tentang dampak buruk korupsi. Namun, Wakil Ketua KPK Ibnu Widodo belum bisa memastikan detail mengenai pameran tersebut secara spesifik.

Ibnu Widodo menyatakan bahwa informasi lebih lanjut mengenai pameran barang sitaan perlu dikonfirmasi kepada Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto. "Nanti kami tanyakan lagi ke Pak Mungki ya, yang itu," ujarnya, menunjukkan bahwa detail masih dalam tahap pembahasan internal. Kepastian pameran ini akan diumumkan kepada publik setelah verifikasi dan persiapan matang.

Meskipun demikian, KPK memastikan bahwa Hakordia 2025 akan diselenggarakan dengan sebaik mungkin, terlepas dari ada atau tidaknya pameran barang sitaan. Komitmen untuk menyajikan acara yang edukatif, inspiratif, dan berdampak positif tetap menjadi prioritas utama lembaga antirasuah ini. "Kalau misalnya iya (ada pameran, red.), nanti ditayangkan. Kalau memang benar-benar ada," tambah Ibnu, menegaskan transparansi dalam penyelenggaraan acara.

Penyelenggaraan Hakordia di luar Jakarta juga diharapkan dapat memicu partisipasi aktif masyarakat lokal secara lebih luas. Ini sejalan dengan visi KPK untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi secara lebih merata di seluruh lapisan masyarakat. Seluruh rangkaian acara dirancang untuk memperkuat kesadaran publik terhadap bahaya korupsi dan pentingnya integritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Memperkuat Gerakan Antikorupsi Nasional

Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum penting untuk mengevaluasi dan memperkuat komitmen antikorupsi di Indonesia. KPK berharap acara ini dapat menjadi platform untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Tujuan utamanya adalah menciptakan ekosistem yang lebih bersih dan berintegritas di seluruh lapisan pemerintahan dan sosial.

Dengan memilih Yogyakarta sebagai lokasi, KPK tidak hanya ingin mendekatkan diri kepada masyarakat di daerah. Tetapi juga ingin menunjukkan bahwa gerakan antikorupsi adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya di pusat pemerintahan. Inisiatif ini diharapkan dapat menginspirasi pemerintah daerah lain untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi dalam penyelenggaraan layanan publik.

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto, jika terwujud, akan menjadi simbol dukungan kuat dari pucuk pimpinan negara terhadap upaya pemberantasan korupsi. Hal ini akan mengirimkan pesan yang jelas kepada seluruh jajaran birokrasi dan masyarakat. Bahwa komitmen antikorupsi adalah prioritas nasional yang tidak bisa ditawar lagi demi masa depan bangsa yang lebih baik.

Sumber: AntaraNews