Indonesia Serukan Peningkatan Partisipasi Kerja Perempuan G20 Capai Target 25 Persen

Jakarta, 06/11 (ANTARA) - Indonesia, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), secara aktif menyuarakan pentingnya peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Seruan ini disampaikan pada Minister’s Meeting G20 Empowerment of Women Working Group (EWWG) 2025 yang berlangsung di Johannesburg, Afrika Selatan, dengan target mencapai kenaikan hingga 25 persen.

Langkah strategis ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang masih ada dan memastikan kemajuan berkelanjutan setelah tahun 2025. Pemerintah Indonesia menekankan bahwa fokus harus bergeser dari sekadar partisipasi menuju pemberdayaan, memastikan perempuan tidak hanya bekerja tetapi juga memiliki akses ke pekerjaan yang layak dan upah yang setara.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih, menegaskan pentingnya peluang kepemimpinan yang sama bagi perempuan. Upaya ini diharapkan dapat mendorong kesetaraan gender yang lebih substansial di dunia kerja, sejalan dengan komitmen global dan nasional.

Tantangan dan Capaian Target Brisbane Goal

Selama lebih dari satu dekade, Brisbane Goal telah menjadi patokan bagi negara-negara G20 untuk mengurangi kesenjangan gender melalui peningkatan partisipasi angkatan kerja. Berkat berbagai upaya kolektif, kesenjangan tersebut berhasil menurun dari 22,2 persen pada tahun 2012 menjadi 18 persen pada tahun 2024, menunjukkan pengurangan hampir 19 persen dari nilai awal.

Meskipun ada kemajuan signifikan, capaian ini masih berada di bawah target yang telah ditetapkan sebesar 25 persen. Amurwani Dwi Lestariningsih menyatakan, “Namun capaian ini masih di bawah target yang telah ditetapkan sebesar 25 persen.” Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yang ambisius tersebut.

Beberapa negara anggota G20 telah menunjukkan kemajuan luar biasa dalam mengatasi hambatan struktural yang menghalangi peningkatan partisipasi kerja perempuan. Namun, kemajuan ini belum merata di semua negara, dengan beberapa di antaranya, termasuk Indonesia, masih memiliki TPAK perempuan di kisaran 50 persen, sementara TPAK laki-laki melampaui 80 persen.

Strategi Indonesia Pendorong Ekonomi Perawatan dan Keuangan

Indonesia memiliki target ambisius dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, yaitu mencapai TPAK perempuan hingga 70 persen. Untuk mewujudkan ini, Indonesia perlu mendorong sekitar 750 ribu perempuan masuk dunia kerja setiap tahun, dengan salah satu strategi utama melalui penguatan kebijakan ekonomi perawatan (care economy).

Amurwani menjelaskan bahwa investasi dalam ekonomi perawatan, keterampilan digital, dan pekerjaan ramah lingkungan adalah kunci untuk membuka potensi penuh perempuan di masa depan. “Investasi dalam ekonomi perawatan, keterampilan digital, dan pekerjaan ramah lingkungan menjadi kunci membuka potensi penuh perempuan di masa depan,” ucap Amurwani.

Pekerjaan keperawatan, yang seringkali didominasi perempuan, belum sepenuhnya terhubung dengan ekonomi formal. Kebijakan care economy dapat memberikan peluang bagi perempuan untuk berdaya secara ekonomi, sekaligus memberikan dampak positif pada perkembangan anak dan pertumbuhan ekonomi negara yang lebih berkelanjutan.

Selain itu, Kemen PPPA juga menekankan pentingnya peningkatan literasi dan akses keuangan bagi perempuan di Indonesia. Perempuan membutuhkan lebih dari sekadar inklusi keuangan; mereka memerlukan kesehatan dan kesejahteraan finansial untuk mengelola kewajiban keuangan dengan baik.

Sebagai upaya nyata, pemerintah Indonesia bersama Bank Dunia telah melaksanakan program piloting Women Entrepreneur Finance Code (WE Finance Code). Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman perempuan dalam pengelolaan keuangan dan akses pendanaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan menggandeng lembaga jasa keuangan dan jaringan pengusaha perempuan.

Langkah G20 Menuju Kesetaraan Gender

Pertemuan G20 EWWG di Afrika Selatan telah menghasilkan Chair’s Statement, sebuah dokumen penting yang merangkum pokok-pokok pembahasan, posisi berbagai negara, serta paragraf yang telah disepakati maupun yang masih dalam tahap diskusi. Dokumen ini menjadi acuan krusial bagi negara-negara anggota G20 dalam merumuskan kebijakan terkait partisipasi kerja perempuan.

Hasil dari pertemuan ini selanjutnya akan menjadi dasar pembahasan utama dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang dijadwalkan pada 22-23 November 2025. Diharapkan, komitmen global untuk meningkatkan partisipasi kerja perempuan akan semakin diperkuat dan diimplementasikan secara konkret di seluruh negara anggota.

Sumber: AntaraNews