Tahukah Anda, Pemkab Solok Berhasil Raih DAK Rp23 Miliar untuk Jalan? Ini Upaya Percepatan Pembangunan Infrastruktur Solok

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok, Sumatera Barat, menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Solok. Upaya ini dilakukan melalui berbagai strategi, termasuk koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait di tingkat pusat. Langkah proaktif ini diharapkan dapat mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah.

Bupati Solok, Jon Firman Pandu, secara langsung memimpin upaya percepatan ini dengan berkoordinasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta didukung oleh Anggota DPR RI, Andre Rosiade. Sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan kementerian ini menjadi kunci utama dalam mengidentifikasi dan merealisasikan proyek-proyek infrastruktur prioritas. Kunjungan kerja ke Kementerian PUPR menjadi bukti nyata komitmen ini.

Fokus utama Percepatan Pembangunan Infrastruktur Solok mencakup peningkatan dan perbaikan jalan strategis, pembangunan serta rehabilitasi embung sebagai sumber air baku dan irigasi, serta penguatan sistem irigasi pertanian. Proyek-proyek ini dirancang untuk menunjang produktivitas petani dan memberikan manfaat luas bagi kemajuan kampung halaman. Masyarakat diharapkan memberikan doa dan dukungan agar ikhtiar ini berhasil.

Sinergi Pemerintah Daerah dan Pusat untuk Infrastruktur Prioritas

Pemerintah Kabupaten Solok telah mengambil langkah konkret dalam mempercepat pembangunan infrastruktur melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pusat. Bupati Solok, Jon Firman Pandu, bersama jajarannya, secara aktif menjalin komunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Koordinasi ini difasilitasi langsung oleh Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi VI, Andre Rosiade, yang menunjukkan pentingnya dukungan legislatif dalam proses ini.

Dalam kunjungan kerja ke Kementerian PUPR, rombongan Pemkab Solok diterima oleh sejumlah pejabat tinggi. Mereka antara lain Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU Dwi Purwantoro, Dirjen Bina Marga Roy Rizali Anwar, serta Sekretaris Ditjen Prasarana Strategis Essy Asiah. Pertemuan ini menjadi wadah strategis untuk menyampaikan usulan prioritas pembangunan yang mendesak di Kabupaten Solok.

Sejumlah usulan prioritas pembangunan yang disampaikan oleh Bupati Solok mencakup peningkatan dan perbaikan jalan strategis di wilayah Kabupaten Solok. Selain itu, pembangunan serta rehabilitasi embung sebagai sumber air baku dan irigasi juga menjadi fokus utama. Penguatan sistem irigasi pertanian juga diusulkan guna menunjang produktivitas petani di Kabupaten Solok secara signifikan.

Selain usulan dari Kabupaten Solok, pertemuan tersebut juga membahas kebutuhan pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah lain di Sumatera Barat. Daerah-daerah tersebut meliputi Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kota Padang, dan Kabupaten Tanah Datar. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Percepatan Pembangunan Infrastruktur Solok merupakan bagian dari visi pembangunan regional yang lebih luas.

Terobosan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Konektivitas Wilayah

Kegigihan Pemkab Solok dalam memperjuangkan pembangunan infrastruktur telah membuahkan hasil nyata. Kabupaten Solok berhasil memperoleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp23 miliar. Dana ini dialokasikan khusus untuk pembangunan jalan koridor di Kecamatan Lembah Gumanti, yang merupakan langkah strategis dalam meningkatkan konektivitas wilayah.

Bupati Solok, Jon Firman Pandu, mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian ini. "Alhamdulillah melalui perjuangan gigih dan konsisten yang kita lakukan bersama jajaran terkait, Kabupaten Solok ditetapkan sebagai Lokasi Prioritas Penanganan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Konektivitas Subbidang Jalan Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN) tahun 2026," ujar bupati Solok.

Penetapan ini menjadikan Kabupaten Solok sebagai salah satu dari 20 daerah di Indonesia yang mendapatkan DAK KPPN. Pencapaian ini merupakan kelanjutan dari usulan DAK tahun 2025, yang sempat terdampak efisiensi sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa upaya advokasi yang terus-menerus sangat penting untuk keberhasilan pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Solok berharap melalui koordinasi dan terobosan dana ini, pembangunan infrastruktur di daerah dapat lebih cepat terealisasi. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan kementerian ke depannya diharapkan membuat pembangunan Kabupaten Solok akan semakin cepat dan merata.

Sumber: AntaraNews