Tiga Warga Tewas, Kompolnas Desak Kepastian Hukum Kasus Pernikahan Anak Gubernur Jabar

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bicara soal perkembangan kasus pernikahan putra Gubernur sekaligus anggota DPRD Jawa Barat Maula Akbar dan Wakil Bupati Garut Putri Karlina, yang berujung tewasnya 3 orang warga, pada Jumat 18 Juli 2025 lalu.

Anggota Kompolnas Yusuf Warsyim, mengatakan seyogyanya Polda Jawa Barat, telah dapat menyelesaikan penyelidikan atas insiden tersebut. Selain itu, penyidik telah dapat menyimpulkan ada dan tidaknya unsur pidana dalam peristiwa tersebut.

"Seharusnya Polda Jabar sudah menyelesaikan dan memberikan kepastian hukum, apakah penyelidikannya dapat disimpulkan sebagai peristiwa pidana atau bukan,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Selasa (26/8).

Ia mengatakan, bahwa Kompolnas telah melakukan pemantauan langsung ke Polda Jabar pada bulan ini. Dari kesempatan itu, menurutnya pihak penyidik telah mengumpulkan fakta-fakta yang cukup guna mengambil simpulan apakah insiden yang terjadi di lingkungan Pendopo Garut sebagai peristiwa pidana atau bukan.

"Pada saat awal Agustus penyidik barangkali masih melakukan pendalaman lain tapi kalau saat ini kita duga banyak tambahan hasil fakta selanjutnya. Pihak-pihak yang dimintakan klarifikasi kan sudah cukup banyak juga,” kata dia.

"Jadi, kalau mau diberikan kepastian hukum, ini adanya peristiwa yang menimbulkan kematian tiga orang itu apakah ada fakta-fakta yang menunjukkan bukti sebagai peristiwa pidana atau bukan itu, menurut pantauan Kompolnas semestinya sudah bisa disimpulkan," imbuhnya.

Ia pun mendorong agar Polda Jabar segera memberikan kepastian hukum, mengingat adanya 3 korban jiwa.

"Karena ini terkait dengan tiga korban, kalau memang tidak ada ya tidak ada saja, itu kalau kepentingan Kompolnas, segera diberikan kepastian," kata dia.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, Wakil Bupati Garut dan suaminya, hingga pihak wedding organizer pernikahan mereka. Itu dilakukan guna menelusuri dugaan kelalaian dalam insiden tersebut.

Namun, hasil pemeriksaan terkait pemeriksaan tersebut belum dapat secara resmi kepada publik.

"Itu kemarin yang saya minta tapi belum dikasih (data hasil pemeriksaan)," kata Hendra, 27 Juli 2025.

Hingga menjelang akhir Agustus ini, Polda Jabar belum menyampaikan terkait proses hukum insiden itu.