Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengamini, belum semua keluarga penerima manfaat (KPM) mendapat bantuan sosial (bansos) pada triwulan II tahun 2025.
Hal itu disebabkan karena Perpres Nomor 63 Tahun 2017 mewajibkan penyaluran bansos secara non-tunai melalui bank milik negara (Himbara), sehingga penyaluran yang selama ini dilakukan lewat PT Pos harus dialihkan.
Menurut Gus Ipul, data teranyar mencatat, dari 3,6 juta KPM yang belum mendapatkan bansos di triwulan II tahun 2025, kini tinggal tersisa 1,6 juta KPM lagi.
"Jadi masih 2 juta lagi yang dalam proses burekol atau buka rekening kolektif," kata Gus Ipul kepada awak media di Kantor Kemensos Jakarta, Selasa (29/7).
Gus Ipul memastikan, saat mereka sudah memiliki rekening kolektif nantinya KPM akan diberikan kartu yang dijadikan penanda mereka sebagai penerima bansos.
"Biasanya setelah buka rekening kolektifnya selesai, ditindaklanjuti nanti dengan pembagian kartu. Setelah dibagi kartu, kemudian kita salurkan," jelas Gus Ipul.
Gus Ipul berharap, sisa 2 juta KPM bisa segera membuka rekening kolektifnya. Dia menargetkan dalam beberapa pekan ke depan semua KPM sudah mendapatkan bansos.
"Itu yang sementara perkembangannya untuk Bansos," Gus Ipul menandasi.
Sebagai informasi, data per 1 Juli 2025 sebanyak 8 juta lebih KPM atau sekitar 80,49 persen dari total kuota KPM di Triwulan II telah menerima Bansos Program Keluarga Harapan (PKH). Jumlah tersebut setara dengan Rp5,8 triliun.