Hanura Bidik 1 Kursi DPR dari Aceh, Struktur Partai Diperkuat

Mesin politik Partai Hanura terus dipanaskan menghadapi tahun politik 2029. Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hanura turun langsung ke Provinsi Aceh untuk memperkuat struktur partai sekaligus mengejar target satu kursi di Senayan.

Ketua Tim Task Force DPP Hanura, Patrice Rio Capella mengatakan konsolidasi di Aceh merupakan bagian dari agenda nasional untuk membenahi struktur partai menjelang Pemilu 2029. Menurutnya, Task Force diturunkan untuk melihat langsung kondisi organisasi, sekaligus mendengarkan kesiapan pengurus di daerah.

"Aceh menjadi provinsi ke-20 dari 38 provinsi yang akan disambangi Tim Task Force dalam rangkaian konsolidasi nasional. Bagi Hanura, ini penting. Sebab, kami mengevaluasi perjalanan partai ini dari lima tahun belakangan," ujar Rio usai memimpin Konsolidasi dan Rapat Teknis Tim Task Force dengan DPD dan DPC Hanura se-Provinsi Aceh, di Banda Aceh, Rabu (30/9/2026).

Lebih lanjut, dia mengatakan, kepengurusan Hanura di Provinsi Aceh masih membutuhkan sejumlah pembenahan. Hal tersebut, lanjut dia, menjadi pekerjaan utama Hanura di tahun 2026.

Di Aceh, urai Rio, terdapat 23 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang harus diperkuat. Seluruh struktur itu ditargetkan rampung dalam waktu dekat. "Kami menargetkan, semua selesai 100 persen pada akhir Oktober," imbuhnya.

Rio menjelaskan, pembenahan tak akan berhenti pada tingkat DPC. Pihaknya mendorong penguatan struktur hingga Pimpinan Anak Cabang (PAC) atau kecamatan, dan dilanjutkan hingga ke tingkat desa/kelurahan.

"Langkah ini penting untuk menghidupkan mesin partai di daerah, yang selama ini belum maksimal," ucapnya.

Hanura, kata Rio, menyiapkan struktur organisasi di 7.300 kecamatan dan 514 kabupaten/kota secara nasional. Menurutnya, struktur tersebut tak hanya untuk memenuhi kebutuhan verifikasi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2029, tapi juga menghadapi kontestasi demokrasi ke depan.

"Persiapan Pemilu 2029 tidak dilakukan enam bulan sebelumnya, tapi dimulai hari ini. Kami akan menyiapkan mesin politik yang lebih sehat, punya daya juang, dan punya otot untuk menghadapi pertarungan 2029," tegasnya.

Setelah struktur partai diperkuat, sambung Rio, Hanura akan melanjutkan langkah dengan melakukan penjaringan bakal calon anggota legislatif (caleg) pada 2027. Setiap struktur diberi kesempatan untuk mencari dan mengusulkan nama-nama kader, yang dinilai siap bertarung pada Pemilu 2029.

Menurut Rio, proses tersebut dilakukan lebih awal, karena Hanura harus menyiapkan caleg yang benar-benar siap di setiap daerah pemilihan (dapil), termasuk untuk perebutan kursi DPR RI.

"Khusus Aceh, Hanura membidik minimal satu kursi DPR. Ada dua dapil di sini, kami targetkan satu dapil Hanura bisa mengirimkan kader terbaiknya di Aceh untuk masuk ke Senayan," katanya.

Rio menambahkan, DPP Hanura memberi bantuan sebesar Rp 205 juta kepada DPC dan PAC se-Provinsi Aceh untuk mendukung penguatan struktur. Menurut dia, dukungan itu diberikan karena kondisi perolehan kursi Hanura di Provinsi Aceh masih belum merata.

"DPP memberi perhatian kepada teman-teman di Aceh, untuk membagun dan memperkuat struktur organisasi hingga ke tingkat akar rumput," tegas Wakil Ketua Umum DPP Hanura itu.

Rio juga menyoroti pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU PA), khususnya menyangkut keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh.

Dia berharap, pembahasan revisi UU PA yang saat ini sedang digodok di DPR dapat dilakukan lebih cepat, agar pemerintah daerah dan masyarakat Aceh memiliki kepastian dalam menyusun perencanaan pembangunan.

“Kami berharap aspirasi yang disampaikan masyarakat Aceh diperhatikan agar kelangsungan pembangunan melalui dana Otsus dan sebagainya bisa dibahas lebih cepat,” harap dia.

Menurut Rio, kepastian tentang keberlanjutan Dana Otsus penting, karena pemerintah daerah membutuhkan waktu untuk menyusun program dan rencana pembangunan.

Soal besaran Dana Otsus sebesar 2,5 persen, Rio menilai, persoalan utama adalah kepastian alokasi anggaran sehingga perencanaan pembangunan tidak terganggu akibat perubahan persentase secara tiba-tiba.

“Menurut saya, soal flat atau tidak itu soal kepastian. Jangan sampai tiba-tiba tahun depan Dana Otsus dikurangi, misalnya 2,3 persen atau 2,1 persen. Itu bisa mengakibatkan perubahan rencana kegiatan untuk tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.

Dia mengingatkan, skema Dana Otsus saat ini akan berakhir pada 2027 sehingga pemerintah pusat dan Aceh perlu segera mendapatkan kepastian mengenai keberlanjutan, jangka waktu, serta besaran dana tersebut.

“Kalau dulu 2,5 persen, mungkin dengan kondisi hari ini pemerintah pusat tidak akan meragukan atau menolak untuk tetap bertahan 2,5 persen. Soal flat atau tidak itu bisa dibicarakan kemudian,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hanura Provinsi Aceh, Aswin Surya menyambut optimistis konsolidasi yang dilakukan Task Force. Dia yakin, target pembentukan struktur DPC dan PAC dapat diselesaikan sesuai tenggat waktu yang ditentukan.

"Melihat semangat kawan-kawan dengan kedatangan tim Task Force, saya yakin target-target kita dalam bulan Oktober ini DPC 100 persen, PAC 100 persen akan terpenuhi,” ujarnya.

Aswin juga menyatakan kesiapan pihaknya untuk membawa kader Hanura Aceh menuju Senayan. Menurut dia, perubahan yang dilakukan partai, ditambah semangat kader di daerah, menjadi modal untuk merebut kursi DPR.

"Meihat modal dari kawan-kawan kita, semangat kawan-kawan kita, saya semakin optimis. Terlebih, Hanura memiliki warna baru, lambang baru, Insya Allah target minimal satu kursi bisa kami dapatkan," tegasnya.

Selain target perolehan kursi DPR, lanjut Aswin, Hanura juga memasang target empat kursi DPR Aceh (DPRA) pada Pemilu 2029. "Target itu disusun berdasarkan pemetaan internal terhadap dapil yang ada di Aceh," tandasnya.