Ada Kendala Utama Dalam Konsep Solusi 2 Negara Akhiri Konflik Palestina Vs Israel

Indonesia menilai solusi dua negara atau two state solution sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian warga Palestina dengan Israel. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

Terkait hal itu, pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), Suzie Sudarman menilai, ada kendala utama dari penerapan konsep two state solution. Kendala tersebut adalah Amerika.

"Kendala utama dari two states solution adalah Amerika Serikat yang trap melaksanakan vetonya di Dewan Keamanan PBB. Indonesia butuh interlocutor yang paham tentang bangsa Amerika untuk tidak salah langkah dalam memilih Duta Besar di Washington DC," kata Suzie saat dihubungi merdeka.com, Minggu (1/6).

Menurutnya, Indonesia membutuhkan duta besar yang mahir dalam urusan diplomasi.

"Tapi benar-benar orang yang paham dan bisa menyetir diplomasi Indonesia agar persuasif ke Donald Trump yang suka dijilat," sambungnya.

Meski demikian, Suzie optimistis opsi solusi dua negara ini akan berhasil, terlebih akan bersatunya Perancis dengan Saudi Arabia.

"Akan berhasil karena dua negara yakni Perancis yang merupakan negara veto power di Dewan Keamanan sudah akan bersatu dengan Saudi Arabia membahas soal Palestina dan di dukung negara sahabat seperti Indonesia, Singapore dan lain-lain untuk kemudian membawanya ke Dewan Keamanan PBB," beber Suzie.

"Karena sudah terlampau melanggar hak azasi manusia apa yang dilakukan oleh Israel terhadap orang Palestina dan Tepi Barat juga akan mereka rebut," sambungnya.

Meski begitu, Indonesia dinilai tidak akan mampu melakukan apapun jika tidak dibantu negara yang memiliki kekuatan veto di Dewan Keamanan PBB.

"Karena kini tampak Presiden Prabowo memanfaatkan momentum kunjungan Presiden Macron bertemulah kepentingan dunia yang sangat jengah dengan perilaku Israel di bawah Netanyahu," ujarnya.

Selain itu, menurutnya pentingnya bersahabat antarnegara dan terlebih masih diperlukan mempersuasi Amerika Serikat yang saat ini dipimpin oleh Donald Trump.

Karena, Donald Trump disebutnya membenci pembunuhan-pembunuhan terhadap sipil di Ukraina dan juga di Gaza, Palestina.

"Berdiplomasi harus membawa manfaat yang berjejaring bukan hanya karena Perancis kita butuhkan alutsistanya, tapi karena Perancis adalah negara yang punya kepentingan di Timur Tengah istimewa Lebanon yang akan di akuisisi Israel," sebutnya.

Ia pun berharap, apa yang diharapkan oleh Prabowo yakni two state solution itu bisa berakhir sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa.

Sikap Prabowo

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan RI akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Namun hal itu hanya akan dilakukan jika Israel mengakui kemerdekaan Palestina.

"Salah satu hal yang sangat penting dalam pembahasan saya dengan Presiden Macron adalah apa yang disampaikan oleh Presiden Macron tentang kehendak Prancis untuk mendorong penyelesaian damai masalah Palestina," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan, RI mendesak "two-state solution" sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian. Dengan begitu, ujar Prabowo, kedaulatan Israel juga harus diakui sebagai negara.

"Di berbagai tempat, di berbagai forum, saya sampaikan sikap bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian "two-state solution", kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar," kata Prabowo.

"Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya," imbuh dia.

Prabowo pun mengatakan RI akan mengakui Israel jika Palestina diakui. Dia menyebut RI membuka opsi untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

Two States Solution

Berdasarkan informasi, two state solution atau solusi dua negara merupakan salah satu opsi solusi konflik Israel–Palestina menyerukan untuk dibuatnya 'dua negara untuk dua warga'.

Dengan solusi dua negara, Palestina berdampingan dengan Israel, di sebelah barat Sungai Yordan. Perbatasan antarnegara masih dipersengketakan dengan pemimpin Palestina dan negara Arab menginginkan perbatasan pada tahun 1967, yang tidak disepakati oleh Israel.

Wilayah bekas mandat atas Palestina tidak akan menjadi bagian dari Negara Palestina, dan akan menjadi bagian dari wilayah Israel.