Muncul Usulan Nama Soeharto, Begini Mekanisme dan Kriteria Pemberian Gelar Pahlawan Nasional

Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, diusulkan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, proses pengajuan gelar pahlawan untuk Soeharto berasal dari masyarakat dan telah melalui beberapa tahapan awal, termasuk seminar dan masukan dari tokoh serta sejarawan.

"Masukan dari masyarakat lewat seminar, dan lain sebagainya. Nah, setelah seminar selesai, ada sejarawannya, ada tokoh-tokoh setempat, dan juga narasumber lain yang berkaitan dengan salah seorang tokoh yang diusulkan jadi pahlawan nasional," ujar Saifullah usai acara halalbihalal Menko PM di Jakarta, Minggu (20/4) malam.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bahkan ikut menanggapi. Dia merasa usulan itu tidak perlu dipermasalahkan karena merupakan bentuk penghormatan kepada mantan presiden atas jasa-jasa mereka bagi bangsa dan negara.

"Kalau berkenaan dengan usulan dari Kementerian Sosial terhadap Presiden Soeharto, saya kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga? Menurut kami, mantan-mantan Presiden itu sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4).

Hingga berita ini diturunkan belum ada keputusan apakah usulan itu akan diterima pemerintah atau tidak. Kementerian Sosial melalui Ditjen Pemberdayaan Sosial akan membentuk tim khusus untuk menelaah nama-nama calon pahlawan dari berbagai provinsi.

Lalu Bagaimana Proses Pengusulan Pahlawan Nasional?

Proses penetapan gelar Pahlawan Nasional di Indonesia merupakan langkah yang panjang dan teliti serta melibatkan berbagai lembaga dan individu untuk memastikan bahwa hanya tokoh yang memenuhi kriteria yang layak menerima gelar tersebut.

Sejak awal, masyarakat memiliki peran penting dalam mengusulkan nama-nama yang dianggap layak untuk mendapatkan gelar ini. Proses ini tidak hanya melibatkan pengusulan, tetapi juga penilaian yang mendalam dari berbagai pihak yang berkompeten.

Proses Pengusulan Pahlawan Nasional

Proses pengusulan dimulai ketika masyarakat mengajukan usulan kepada Bupati atau Wali Kota setempat. Usulan tersebut kemudian diteruskan ke Gubernur melalui instansi sosial provinsi untuk dikaji lebih lanjut.

Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) akan melakukan penilaian terhadap usulan tersebut berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Jika usulan memenuhi kriteria, TP2GD akan merekomendasikannya ke tingkat pusat, yaitu Kementerian Sosial (Kemensos).

Setelah rekomendasi dari TP2GD, Kemensos bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) akan melakukan verifikasi administrasi dan penelitian lebih lanjut.

Proses ini seringkali melibatkan seminar yang dihadiri oleh sejarawan, akademisi, dan praktisi untuk membahas kontribusi tokoh yang diusulkan. Peninjauan lapangan juga dapat dilakukan untuk memverifikasi informasi yang ada.

Setelah mendapatkan keputusan dalam sidang pleno, nantinya dewan gelar memberikan rekomendasi final kepada Presiden. Kemudian Presiden Republik Indonesia menetapkan Pahlawan Nasional berdasarkan rekomendasi Dewan Gelar.

Apa Kriteria Mendapatkan Gelar Pahlawan Nasional

Kriteria yang harus dipenuhi oleh calon Pahlawan Nasional terbagi menjadi syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum meliputi:

1. Kewarganegaraan Indonesia atau pernah berjuang di wilayah Indonesia.
2. Integritas moral dan kelakuan baik.
3. Jasa bagi bangsa dan negara.

Sementara syarat khusus lebih menekankan pada perjuangan yang dilakukan, baik dalam bentuk perjuangan bersenjata, politik, maupun bidang lainnya untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan.

Calon juga harus menunjukkan konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi serta menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi masyarakat.

Golkar Setuju Usulan Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

Ketua DPP Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian mendukung terhadap usulan agar Presiden ke-2 RI, Soeharto, dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Menurutnya, dukungan tersebut sejalan dengan tujuan yang bersifat positif dan menyangkut kepentingan bangsa.

"Kami sebagai ya tentu saja bagian dari Golkar akan men-support apapun hal yang positif untuk kepentingan bangsa," kata Hetifah usai pelantikan Pengurus Pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) masa bakti 2024–2029 di Pullman Central Park, Jakarta Barat, Senin (21/4) malam.

Hetifah mengungkapkan, dorongan untuk menjadikan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional juga datang dari internal partai, khususnya dari Satkar Ulama, salah satu organisasi sayap Partai Golkar.

"Saya kira ini kemarin sudah dibahas ya di Satkar Ulama ya teman-teman, itu merupakan satu inisiatif dari teman-teman fraksi MPR. Ya tentu kita menghargai usulan tersebut," ungkapnya.Terkait adanya potensi penolakan terhadap usulan tersebut, Hetifah mengaku belum mendengar langsung adanya keberatan."Kalau ada penolakan, saya belum menerima (informasi penolakan)," pungkasnya.