DPR Sentil Raja Juli soal Banyak Kader PSI di FOLU Net Sink: Harusnya Profesional, Bukan Afiliasi Menhut

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan mengatakan Organisasi Operation Management Office Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 seharusnya diisi oleh orang-orang profesional.

Dia mengkritik organisasi tersebut seharusnya tidak diisi oleh orang-orang yang terafiliasi dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.

"FOLU Net Sink 2030 seharusnya dikelola oleh individu-individu yang profesional, yang tidak hanya didasari oleh afiliasi politik menteri bersangkutan," kata Johan, Senin (10/3).

Johan menyebut, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka telah menekankan agar mengedepankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis meritokrasi.

Terutama, dalam kebijakan yang berdampak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Apabila semangat itu tidak dijaga, maka juga tak selaras dengan Astacita pemerintah yang mana mengedepankan pemerintahan yang profesional.

"Jika proses seleksi dilakukan tanpa mekanisme yang terbuka dan hanya berbasis afiliasi politik saja, maka hal itu berpotensi tidak selaras dengan semangat pemerintahan yang profesional dan berpihak pada kepentingan nasional," sebutnya.

Dia ingin Menhut membuka mekanisme seleksi yang transparan dan mengutamakan profesionalisme, serta menghindari konflik kepentingan.

"Dengan demikian, kita bisa berharap program ini bisa berjalan dengan efektif sesuai dengan hajat yang sudah diprogramkan atas program FOLU Net Sink 2030," pungkasnya.

DPR Ngamuk

Sebelumnya, Politisi senior Partai Golkar Firman Soebagyo meradang, usai mengetahui adanya kader PSI yang dimasukkan dalam jajaran pengurus Organisasi Operation Management Office Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

Diketahui, FOLU Net Sink 2030 adalah organisasi yang dibentuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan untuk mengkondisikan pengurangan emisi dan pengendalian perubahan iklim di tahun 2030.

Firman menilai, seharusnya figur-figur yang mengisi pos jabatan dalam organisasi ini adalah orang yang berpengalaman dalam persoalan kelestarian kehutanan dan lingkungan hidup. Bukan dengan menempatkan kader-kader partai yang tak jelas latar belakang serta kapasitasnya untuk mendukung jalannya roda organisasi.

“Ini merusak sistem dan tata kelola pemerintahan serta lembaga pemerintahan! Lembaga pemerintahan seperti menjadi alat politik atau menjadi instrumen politik untuk mencapai tujuan tertentu yg bertentangan dengan UU,” kata Firman, dalam keterangan resmi, Minggu (9/3).

Menurutnya, yang dilakukan oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni merupakan langkah menyesatkan yang melemahkan posisi ASN. Alih-alih menempatkan figur terbaik berdasarkan merit sistem kepegawaian, Raja Juli justru memilih orang-orang dari kelompoknya sendiri, yang notabene merupakan kader PSI.

“Apa yang dilakukannya jelas melemahkan posisi ASN yang sudah ada dan memiliki kompetensi. Seharusnya para ASN memiliki kesempatan, namun jadi begitu mudah tergeser oleh gerombolan kader partai yang belum tentu profesional," tegasnya.