Sederet Aksi Keji Anggota KKB Upinip Kagoya di Papua, kini Ditangkap Usai Buron Sejak 2023

Satgas Ops Damai Cartenz 2025 menangkap Daftar Pencarian Orang (DPO) Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Iyoktogi Telenggen yang beken dengan nama Upinip Kogoya atau Upinip Telenggen. Penangkapan dilakukan pada Senin, 3 Februari 2025 pukul 13.11 WIT di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2025, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani mengungkapkan Iyoktogi Telenggen (46 tahun) berasal dari Kampung Komapaga, Distrik Sinak Barat, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Sederet aksi kekerasan dia lakukan sejak bergabung dengan KKB.

Pada 25 Juni 2021, dia pernah terlibat dalam penembakan dan penganiayaan pekerja bangunan di Kampung Bingki, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, yang mengakibatkan 4 orang tewas dan 1 orang luka-luka. Kemudian pada 16 Oktober 2023, dia membunuh pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, yang menewaskan 13 orang dan melukai satu orang lainnya.

DPO Sejak 2023

Iyoktogi Telenggen telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak November 2023. Saat ditangkap, polisi menyita satu buah noken, dua buah buah tutup kepala, uang pecahan Rp50.000 dan Rp20.000, satu dompet berisi bulu kasuari dan beberapa barang lainnya, seperti gelang, kalung, dan minyak angin

Saat ini, Iyoktogi Telenggen telah diamankan oleh Tim Satgas Ops Damai Cartenz 2025 dan tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Terpisah, Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz 2025, Kombes Pol. Yusuf Sutejo mengimbau masyarakat Kabupaten Yahukimo untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat menimbulkan keresahan.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak terpancing oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Polri bersama TNI akan terus berupaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Papua, khususnya di Kabupaten Yahukimo," ujar Kombes Pol. Yusuf Sutejo.

Satgas Ops Damai Cartenz 2025 menegaskan komitmennya dalam menindak tegas kelompok kriminal bersenjata yang mengganggu stabilitas keamanan di Papua