Kasus yang Menyeret Perwira Tinggi Polri Diminta Diusut hingga ke Akar

Penyadapan ilegal yang melibatkan perwira tinggi kepolisian terhadap nomor telepon Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha, bukan sekadar perbuatan melanggar hukum. Terbaru, tindakan tersebut masuk kategori makar.

KH Abdussalam Shohib (Gus Salam), Pengasuh PP Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang, menyatakan tidak boleh ada toleransi hukum dan politik terhadap pelaku makar.

“Bila masuk kategori yang mengarah makar, maka tidak boleh ada toleransi sedikit pun, baik hukum maupun politik terhadap para pelakunya. Harus diusut tuntas hingga akarnya dan terbuka,” kata Gus Salam, Jumat (6/11).

“Tidak hanya Presiden Prabowo sebagai kepala negara sekaligus korban penyadapan yang prihatin, para Ulama-Kyai yang turut menjaga bangsa ini, termasuk saya, juga prihatin atas skandal penyadapan para petinggi yang membahayakan negara,” tambahnya.

Menurut Gus Salam, penyadapan ilegal terhadap sejumlah target dari berbagai kalangan strategis dapat menjadi indikasi bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk melemahkan, mengendalikan, hingga melumpuhkan mereka. Terlebih, penyadapan itu menyangkut kebijakan strategis, bahkan rahasia negara.

“Nah, kalau sudah Presiden sendiri yang disadap oleh oknum-oknum di sekitarnya, maka melumpuhkan pemerintahan hingga meruntuhkan posisi Presiden hanya soal waktu. Padahal, Presiden adalah simbol negara; marwah dan wibawanya harus dijaga dengan harga mati,” tuturnya.

“Dan pelakunya tidak sekadar bertindak secara insubordinasi yang membahayakan, tapi sudah melakukan pengkhianatan terhadap kelangsungan hidup bernegara dan berbangsa,” tambahnya.

Untuk itu, Gus Salam menilai langkah Kapolri baru membentuk tim khusus penanganan skandal penyadapan yang dipimpin Kabareskrim Mabes Polri, di samping proses hukum oleh penyidik, merupakan upaya yang harus didukung.

“Integritas dan profesionalitas Polri memang diuji. Ini momentumnya. Karena para pelaku adalah para perwira tinggi internal Polri. Pengusutan skandal harus benar-benar mendalam, tegas, transparan dan disegerakan,” ucap Gus Salam.

“Skandal ini sudah menjadi perhatian publik dalam negeri, juga dipantau oleh media Internasional. Masyarakat Indonesia pasti mencermati perkembangan penanganan kasus ini dengan harap-harap cemas, karena menyangkut masa depan politik dan pemerintahan,” tambahnya.

Karenanya, Gus Salam yang juga A’wan PBNU menilai kinerja kepolisian dalam menuntaskan kasus dan ketegasan Presiden dalam menangani skandal yang melibatkan orang-orang di sekitarnya menjadi titik balik strategis untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap masa depan pemerintahan serta membangun soliditas di internal Polri.

“Ini momentumnya. Saya berharap kepada Pak Presiden untuk menjadi leader dalam membangun kehidupan politik yang berkarakter Pancasila; mengedepankan etika dan moralitas. Serta saat ini tetap fokus pada program-program perbaikan kesejahteraan rakyat,” pinta Gus Salam.