Saat Wamen ATR Terima Curhatan Petani di Cilacap, Tanah Garapan Masuk Kawasan Hutan

Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni mendengarkan keluh kesah petani di Cilacap. Dalam keluhannya, para petani yang tergabung dalam Serikat Tani Mandiri (STaM) mengadu tanah garapannya masuk dalam kawasan hutan.

Padahal, menurut mereka tanah tersebut telah dikeluarkan dari kawasan hutan pada tahun 1981 sehingga mereka mengharapkan supaya tanah yang mereka garap dapat dijadikan sebagai Lokasi Prioritas Reforma Agraria.

Menanggapi 'curhatan' petani, Raja Juli menjelaskan bahwa tanah yang dimaksud tidak menjadi kewenangan penuh Kementerian ATR/BPN, melainkan ada irisan dengan Kementerian LHK.

"Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengkomunikasikan hal ini kepada Kementerian LHK," ujar Politikus PSI itu di Cilacap, Senin (15/5).

Ia mengatakan setelah ada pelepasan kawasan hutan, maka Kementerian ATR/BPN memiliki kewenangan untuk mengukur dan memberikan sertipikat.

"Kebetulan ada Pak Sekda di sini, masyarakat dapat meminta kepada beliau supaya ada pengajuan pelepasan kawasan hutan dari Pemda ke Kementerian LHK. Setelah itu kewenangan Kementerian ATR dimulai," jelasnya.

Kementerian, katanya, akan terus berupaya mewujudkan kebijakan yang menjadi tujuan Pak Jokowi dalam Reforma Agraria dapat dilaksanakan dengan baik supaya memberikan kesejahteraan pada masyarakat.

"Tanpa berpanjang kata, dengan niat baik untuk kesejahteraan masyarakat, kami akan membantu mengkomunikasikan ke Kementerian LHK," tuturnya.

Untuk diketahui, curhatan itu disampaikan Ketua Serikat Tani Sugeng saat Raja Juli mengunjungi Cilacap, Jawa Tengah.

"Kami memohon bantuan kepada Pak Wamen supaya keluh kesah para petani di sini mewujudkan harapan petani," curhatnya.