Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI mengklaim akan menata ulang lima kawasan kumuh di Ibu Kota. Hal ini merupakan tindak lanjut setelah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyoroti permukiman kumuh di Kecamatan Johar Baru, Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat.
"Iya (Tanah Tinggi) itu salah satu (yang akan ditata). Salah satu titiknya itu. Iya (sudah direncanakan)," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, di Jakarta Timur, Kamis (23/3).
Di kesempatan yang sama, Asisten Pembangunan Sekda DKI Jakarta Afan Adriansyah mengatakan, total ada lima kawasan yang tidak jauh dari Istana Negara akan ditata. Di antaranya Tanah Tinggi.
Namun, Afan tak merinci empat kawasan lain yang akan ditata tersebut. Ia juga tak mengungkapkan kapan penataan ini akan dilakukan.
"Memang ada beberapa yang akan kita tata, lima wilayah. Tapi list-nya (daftarnya) nanti kita cek lagi," ucap Afan.
Advertisement
Sebelumnya, Heru mengatakan bahwa Pemprov bukan satu-satunya pihak yang dapat menata permukiman kumuh. Ia menjelaskan, pihak-pihak lain juga dapat ambil andil untuk memperbaiki kawasan kumuh.
“Ya kan membangun Jakarta enggak harus Pemerintah Provinsi. Pemerintah daerah bisa (memperbaiki) salurannya, bisa sarana prasarana. Pihak lain yang mau menyumbang kan bisa saja membangun, merevitalisasi rumah warga kan bisa,” kata Heru saat ditemui di Taman Cempaka, Jakarta Timur, Selasa (22/3).
Heru menambahkan, membangun Indonesia harus dilakukan bersama-sama secara kolaborasi. Maka dari itu, ia mengajak seluruh pihak untuk turut membangun kawasan kumuh.
“Contoh ya, rumah kumuh ada saluran, pemda yang bikin saluran. Ada septic komunal, warga yang ngasih tempat, pemda yang bangun. Ada saluran, ada sarana prasarana, jalan, rumah-rumah warga yang perlu dibangun ada masuk CSR, simpel-simpel aja bangun Jakarta, happy-happy ya, sukses Jakarta untuk Indonesia,” tambah Heru.