Organisasi Desa Tuntut 10 Persen ABPN Disalurkan ke Desa

Tiga organisasi desa menuntut agar 10 persen APBN bisa disalurkan ke desa. Tiga organisasi itu ialah Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas).

Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya menyebut, pihaknya meminta pemerintah agar lebih memperhatikan nasib desa dengan meningkatkan jumlah anggaran untuk dusun.

"Jadi, sepuluh persen ke depan, harga mati dana desa dari APBN," kata dia dalam sambutannya di acara peringatan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Parkir Timur Senayan, Jakarta, Minggu (19/3).

Menurut Surta, sudah waktunya desa tidak dimarjinalkan dalam pembangunan di Indonesia. Tujuannya agar rakyat tidak selalu merantau ke kota demi meningkatkan kesejahteraan.

"Desa harus jadi garda terdepan sekarang. Tidak lagi orang berpikir, mari ke kota. Tidak lagi orang mengais ke kota, tetapi harus turun dan lari ke desa," katanya.

Selain itu, Surta menuntut agar pemerintah bisa menetapkan Hari Desa pada 15 Februari.

"Oleh karena itu, mohon kepada pemerintah eksekutif dan legislatif negara agar benar-benar Hari Desa harus ada," ujarnya.

Lebih lanjut, Surta meminta agar tiga organisasi dari desa menuntut pemerintah untuk tetap menyelenggarakan Pilkades sesuai jadwal pada 2023.

"7000 kades yang masa jabatannya habis, tetap dan harus pilkades dilaksanakan," tutupnya.

Diketahui, peringatan sembilan tahun berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dihadiri Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri juga dijadwalkan hadir di lokasi acara.