Cek Kesiapan Armuzna, DPR Minta Semua Fasilitas Segera Rampung H-3 Puncak Haji

Sejumlah anggota Komisi VIII DPR meninjau fasilitas di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna). Di tiga tempat inilah nantinya seluruh jemaah dari berbagai negara, termasuk Indonesia, akan melaksanakan rukun dan wajib haji.

Peninjauan ini sekaligus untuk mengecek kesesuaian kenaikan harga fasilitas saat Masyair atau Armuzna dan kondisi sebenarnya.

"Kemarin di Tanah Air kita ketok anggaran sebesar Rp1,5 triliun itu untuk penambahan Masyair, hari ini kita cek di Armuzna," kata Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Diah Pitaloka, yang memimpin kunjungan rombongan Komisi VIII.

Rombongan Komisi VIII DPR didampingi Kepala PPIH Arab Saudi Arsad Hidayat dan Kasatops Armuzna Nasrullah Jasam. Tim Media Center Haji (MCH) 2022 mengikuti mereka hingga ke titik Armuzna.

Rombongan tampak masuk ke beberapa tenda. Di lokasi tampak sejumlah pekerja sedang mempersiapkan sarana dan prasarana agar area maktab jemaah Indonesia semakin nyaman ditinggali.

DPR memberikan sedikit catatan. Harapannya, persiapan Armuzna segera rampung karena puncak haji kian dekat. Seperti dapur yang belum rampung sepenuhnya, juga pemasangan pipa air. DPR berjanji akan datang kembali untuk memantau kesiapan pada H-3 Armuzna.

"Waktunya tinggal 7 hari, ini jadi sorotan kita. Kami akan datang ke sini lagi untuk melihat contoh kemah yang sudah jadi," kata anggota Komisi VIII, Abdul Wachid.

Dalam kesempatan itu, Nasrullah mengatakan catatan disampaikan ke DPR segera disampaikan ke pihak syarikah atau perusahaan yang menangani. Mereka harus berpacu waktu dengan puncak haji yang kian dekat.

"Tentu catatan-catatan tadi menjadi penting bagi kita, dan kami sudah sampaikan pada representasi dari syarikah, Doktor Walid, misalnya soal apakah mungkin di sisa waktu delapan hari ini mereka siapkan semua," katanya.

Nasrullah memastikan akan terus melakukan pengecekan secara rutin. Dia sangat berharap tidak ada pengerjaan setelah H-3 jelang Armuzna. Apalagi, untuk pelayanan Masyair ini, Indonesia harus mengetok anggaran tambahan Rp1,5 triliun.

"Sebelumnya kami sudah komunikasi dengan pihak syarikah bahwa kenaikan harga di Masyair harus berimbang dengan fasilitas yang diterima jemaah Indonesia," katanya.

"Tetapi setiap tahun mereka menyiapkan itu bukan last minute, kalau karpet dan kasur dipasang sejak dini kotor. Sementara jemaah harus dapat pelayanan yang nyaman, setiap tahun seperti itu. Pas operasional dipastikan semua sudah siap dan kami tidak bisa menerima apa adanya, akan terus kami cek. 5 Juli, mereka janjikan bisa dicek kembali seperti apa progresnya terutama Arafah dan Mina," tutup Nasrullah.