Semua pihak harus satu komando mendeteksi dini virus radikalisme. Masyarakat jangan sampai acuh terhadap isu radikalisme.
"Harus ada kesatuan aksi, kesatuan komando, yang diorkestrasi, supaya bisa bergerak serempak. Jangan sampai masyarakat menjadi acuh tak acuh, tidak peduli, skeptis, apatisme terhadap isu-isu ini," kata Sekretaris Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) H Imam Putuduh dalam keterangan tertulis diterima, dikutip Minggu (27/3), dikutip Antara.
Dia melanjutkan perlu adanya wake-up alarm untuk membangunkan kepekaan seluruh komponen masyarakat untuk siap siaga, waspada terhadap ancaman radikalisme dan intoleransi. Menurut dia, siaga terhadap ancaman radikalisme dan intoleransi penting untuk mencegah benih awal dari tumbuh berkembangnya terorisme.
"Karena masyarakat menjadi garda terdepan yang terintegrasi dengan aparat, terutama dengan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Nah itu baru namanya kerja bareng," kata pria yang akrab disapa Gus Imam itu.
Advertisement
Upaya Efektif Menekan Resistensi Doktrin Radikalisme
Gus Imam menuturkan bagaimana upaya efektif agar masyarakat memiliki resistensi terhadap doktrin radikalisme dan intoleransi yang disemai dan disebarkan secara omnichannel, online dan offline channel.
Pasalnya menurut Gus Imam, dewasa ini sudah memasuki era borderless (tanpa batas) atau informasi tanpa batas, yang memungkinkan proses penanaman ideologi dari luar maupun dari dalam negeri, dari bangun tidur hingga terlelap lagi.
Untuk itu, menurutnya, re-unifikasi media menjadi kata kunci utama dalam upaya membangun kesadaran bersama untuk melawan proses penanaman yang bertentangan dengan ideologi bangsa. Sehingga masyarakat yang menjadi objek dari proses penanaman ideologi kelompok radikal terorisme kemudian diharapkan punya imunitas, dapat melakukan perlawanan dan sekaligus punya alternatif.
“Re-unifikasi media menjadi kata kunci yang paling utama, konten mereka (kelompok radikal dan intoleran) itu diproduksi melalui film, animasi, musik , sport dan sebagainya. Hal ini yang sangat signifikan bergerak, tentunya harus di-counter (dilawan), jangan dibiarkan dan tidak boleh terlambat," kata Pria yang pernah menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Wasekjen PBNU) periode 2015-2020 ini.