BNPB Dorong BPBD Tingkatkan Kesiapsiagaan Tekan Dampak Bencana

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bahaya hidrometeorologi, tidak hanya banjir tetapi juga ancaman lain, seperti banjir bandang dan tanah longsor. Permintaan ini menyikapi adanya 15 kejadian banjir di sejumlah wilayah pada periode tanggal 1 hingga 8 Oktober 2021.

Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Prasinta Dewi mengatakan, langkah kesiapsiagaan perlu berorientasi pada pencegahan dan meminimalisir dampak ancaman bencana banjir dan gerakan tanah selama Oktober 2021. Upaya kesiapsiagaan BPBD bisa dimulai dari meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait dan aparatur kabupaten maupun kota di daerah masing-masing.

Di saat bersamaan, pemerintah daerah harus meningkatkan sosialisasi, edukasi dan mitigasi terkait upaya pencegahan banjir dan gerakan tanah dengan menggunakan media elektronik atau media sosial.

"Melakukan koordinasi dengan lembaga atau organisasi terkait, seperti RAPI, Orari, Senkom, Forum PRB, dalam penyebarluasan informasi dini banjir dan gerakan tanah secara berkala sampai kepada masyarakat, khususnya yang bermukim di wilayah berisiko tinggi," kata Prasinta melalui keterangan tertulis yang dikutip Rabu (13/10).

Dia juga mendorong BPBD menyiapkan dan mensosialisasikan tempat evakuasi aman dengan mempertimbangkan protokol Kesehatan. Hal tersebut perlu ditunjang dengan pengidentifikasian kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang ada di daerah. Prasinta meminta BPBD melihat kembali rencana kontingensi yang telah disusun.

"Apabila diperlukan, dapat menetapkan status darurat bencana dan membentuk pos komando penanganan darurat bencana serta mengaktivasi rencana kontingensi menjadi rencana operasi," tambahnya.

Dalam mempersiapkan informasi peringatan dini, kata Prasinta, BPBD dapat memonitor dan mengakses sistem informasi dari institusi pemerintah, seperti BNPB, BMKG, Badan Geologi atau Lapan. BNPB menyediakan jaringan komunikasi atau call center untuk memfasilitasi koordinasi penanganan darurat becana dengan BPBD provinsi, kabupaten dan kota.

Berdasarkan pada analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Informasi Geospasial, ada sejumlah wilayah berpotensi banjir pada kategori menengah hingga tinggi.

Wilayah berpotensi banjir dengan kategori tinggi teridentifikasi berada di Aceh (Aceh Singkil, Aceh Tamiang dan Gayo Lues), Sumatera Barat (Langkat dan Mandailing Natal), Jambi (Kerinci dan Kota Sungai Penuh), Bengkulu (Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Lebong dan Seluma) dan Sumatera Selatan (Lahat, Ogan Komering Ulu). Kemudian Lampung (Pesisir Barat), Sulawesi Tengah (Sigi), Papua Barat (Sorong dan Teluk Bintuni) dan Papua (Deiyai, Dogiyai, Jayawijaya, Membramo Tengah, Mimika, Nabire, Paniai dan Yalimo).

Pada potensi gerakan tanah, Badan Geologi ESDM mengeluarkan analisis untuk periode Oktober 2021. Badan Geologi mengidentifikasi beberapa titik hingga tingkat kecamatan pada 34 provinsi berpotensi gerakan tanah dengan kategori menengah hingga tinggi.

Data BNPB periode 1 sampai 8 Oktober 2021, terdapat 15 kejadian bencana banjir. Sebagian besar banjir berlokasi di Kalimantan, seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Selama periode tersebut, tercatat empat warga meninggal dan 20 lainnya luka-luka akibat banjir bandang di wilayah Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan (3/10). Sedangkan kerusakan pada kurun waktu ini sebanyak 12 unit rumah dan fasilitas umum 6 unit.