Buntut Wawancara Kursi Kosong, Najwa Shihab Dilaporkan ke Polda Metro

Relawan Jokowi Bersatu melaporkan presenter Najwa Shihab atau yang akrab disapa Nana ke Polda Metro Jaya. Pelaporan ini dilakukan terkait wawancara Nana terhadap kursi kosong dalam sebuah acara Mata Najwa yang bertema #MataNajwaMenantiTerawan.

"Kejadian wawancara kursi kosong Najwa Shihab melukai hati kami sebagai pembela presiden, karena Menteri Terawan adalah representasi dari Presiden Joko Widodo dan saatnya kami relawan bersuara," kata Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu, Silvia Devi kepada wartawan, Selasa (6/10).

Salah satu alasan ia melaporkan Nana, karena kejadian tersebut tidak ingin terulang kembali.

"Karena kami takutkan kejadian Najwa Shihab akan berulang karena jika ada pembiaran wartawan lain akan berlaku sama melakukan wawancara kosong kepada narasumber dan itu memberikan preseden buruk pada wartawan sendiri," ujarnya.

"Pada akhirnya kami memutuskan membuat laporan pada polisi dan tadi kami diterima oleh SPKT dan kami akan segera menuju ke Cyber Krimsus karena ini urusannya dengan UU ITE dan menteri yang notabene adalah pejabat negara," sambungnya.

Selain itu, alasan lain Silvia melaporkan hal ini karena ia menduga adanya tindak pidana siber (cyber).

"(Dugaan tindak pidana) Cyber bullying, karena narasumber tidak hadir kemudian diwawancarai dan dijadikan parodi dan parodi itu suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan kepada pejabat negara khususnya menteri. Karena beliau adalah representasi dari Presiden Joko Widodo," ucapnya.

Tak hanya melaporkan Nana ke Polda Metro Jaya saja, pihaknya juga berencana akan melakukan somasi kepada stasiun televisi yang menyelenggarakan acara tersebut.

"Terlapornya kami juga akan melakukan somasi kepada Trans7 dan kami juga akan melaporkan kepada dewan pers setelah ini," ungkapnya.

"Saya minta arahan kepada Dewan Pers, karena ini menyangkut jurnalistik dan wartawannya sendiri, dan Dewan Pers membuka peluang kami untuk datang dan berdiskusi. Sebenarnya diskusi saja dulu, karena kami bukan mau menyerang seseorang, tapi kami hanya ingin perlakuan yang dilakukan oleh Najwa Shihab di depan jutaan rakyat Indonesia tidak berulang dilakukan oleh wartawan lain atau tidak ditiru, itu saja sih," sambungnya.

Untuk barang bukti yang dibawa oleh pihaknya dalam pelaporan ini yakni sebuah video yang ada di media sosial Youtube.

"(Bukti) Masih video dari YouTube, otomatis, tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan di dalam sana nanti, setelah laporan ke Siber saya akan umumkan," tutupnya.

Melalui akun instagram pribadi miliknya, Najwa Shihab memberikan respons atas pelaporan tersebut.

Saya baru mengetahui soal pelaporan ini dari teman-teman media. Saya belum tahu persis apa dasar pelaporan termasuk pasal yang dituduhkan. Saya dengar pihak Polda Metro Jaya menolak laporan tersebut dan meminta pelapor membawa persoalan ini ke Dewan Pers. Jika memang ada keperluan pemeriksaan, tentu saya siap memberikan keterangan di institusi resmi yang mempunyai kewenangan untuk itu.

Tayangan kursi kosong diniatkan mengundang pejabat publik menjelaskan kebijakan-kebijakannya terkait penanganan pandemi. Penjelasan itu tidak harus di Mata Najwa, bisa di mana pun. Namun, kemunculan Menteri Kesehatan memang minim dari pers sejak pandemi kian meningkat, bukan hanya di Mata Najwa saja. Dan dari waktu ke waktu, makin banyak pihak yang bertanya ihwal kehadiran dan proporsi Manteri Kesehatan dalam soal penanganan pandemi.

Faktor-faktor itulah yang mendorong saya membuat tayangan yang muncul di kanal Youtube dan media sosial Narasi. Media massa perlu menyediakan ruang untuk mendiskusikan dan mengawasi kebijakan-kebijakan publik.

Pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan juga berasal dari publik, baik para ahli/lembaga yang sejak awal concern dengan penanganan pandemi maupun warga biasa. Itu semua adalah usaha memerankan fungsi media sesuai UU Pers yaitu 'mengembangkan pendapat umum' dan 'melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum'.

Sependek ingatan saya, treatment 'kursi kosong' ini belum pernah dilakukan di Indonesia, tapi lazim di negara yang punya sejarah kemerdekaan pers cukup panjang. Di Amerika sudah dilakukan bahkan sejak tahun 2012, di antaranya oleh Piers Morgan di CNN dan Lawrence O’Donnell di MSNBC’s dalam program Last Word. Pada 2019 lalu di Inggris, Andrew Neil, wartawan BBC, juga menghadirkan kursi kosong yang sedianya diisi Boris Johnson, calon Perdana Menteri Inggris, yang kerap menolak undangan BBC. Hal serupa juga dilakukan Kay Burley di Sky News ketika Ketua Partai Konservatif James Cleverly tidak hadir dalam acara yang dipandunya.