Politisi Demokrat Nilai Negara Harusnya Gunakan Pengalaman Siti Fadilah Atasi Pandemi

Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto, menyesalkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari yang kembali ditempatkan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Pasalnya, kawasan tersebut adalah zona merah Covid-19.

Didik menuturkan, usia Siti yang sudah di atas 70 tahun sangat rentan terpapar Covid-19. Meskipun statusnya terhalang oleh PP 99/2012 untuk mendapatkan Remisi, Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat, harusnya pejabat negara bisa bijak untuk memberikan perlindungan kemanusiaan dan kesehatan kepada Siti.

"Tidak harus dengan privilige melanggar PP 99/2012, tapi pemerintah bisa memberikan kebijakan di tempat lain yang jauh dari potensi terjangkit Covid-19, dan sementara waktu tidak mengembalikan ke Rutan Pondok Bambu yang sedang dinyatakan Red Zone," kata Didik lewat keterangannya, Selasa (26/5).

Didik mengimbau agar pejabat negara khususnya Dirjen PAS bisa melihat persoalan dengan utuh, obyektif dan dengan hati nurani. Khususnya kepada warga binaan yang sudah lansia dan rentan terpapar Covid-19, yang saat ini tidak mendapatkan fasilitas melalui Permenkumham 10/2020.

Didik ingin para warga binaan aman dari potensi penularan Covid-19 dan dipisahkan dari lingkungan yang disinyalir terjangkit corona. Serta di tempatkan di tempat yang aman dari potensi penyebaran.

"Melakukan pembiaran terhadap keselamatan nyawa warga binaan, yang nyata-nyata bisa dilakukan upaya pencegahan, bisa dikategorikan suatu kejahatan atau pelanggaran HAM," ujarnya.

Didik kemudian berbicara tentang pengalaman Siti di bidang kesehatan. Menurutnya, ada bijaknya para pemimpin bangsa mendengar setiap masukan, termasuk dari kapasitas dan kompetensi Siti Fadilah dalam menangani persoalan kesehatan.

"Beliau pernah membatalkan penetapan pandemi Flu Burung yang ditetapkan WHO waktu itu yang disinyalir tidak transparan, dan terbukti, tanpa Anti Virus yang direkomendasikan oleh WHO, Indonesia bisa menghentikan penyebaran Virus Flu Burung waktu itu," ujarnya.

Meski kini Siti berstatus warga binaan, Didik mengingatkan negara dan pemerintah tidak boleh lupa dengan jasa-jasa beliau untuk masyarakat Indonesia, bahkan dunia.

"Terlalu picik dan naif apabila ada pejabat yang menistakan itu. Disiplin ilmu dan pengalaman beliau tidak boleh dimatikan dan dinafikan hanya karena statusnya untuk kepentingan yang lebih besar bagi bangsa ini, seharusnya sebaliknya," pungkasnya.