Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memastikan ibu kota negara baru, tidak berada di Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, untuk melindungi hutan. Namun demikian, hutan di dalamnya, tidak seasri dulu.
Penelusuran merdeka.com melalui kawasan Tahura Bukit Soeharto, Rabu (21/8), kiri kanan jalan dari arah Samarinda menuju Balikpapan dimulai dari Polsubsektor Tahura Bukit Soeharto, telah banyak berdiri rumah-rumah warga.
Tidak hanya itu, juga berdiri warung-warung makan, tempat santai pengguna jalan melepas penat yang berlokasi di KM 50, yang dikenal dengan sebutan warung panjang.
Kebun warga pun mulai kebun nanas hingga kebun buah naga, dan buah-buahan lainnya, juga ada tidak sulit ditemukan di sekitar rumah warga, yang sudah lama bermukim turun temurun.
"Tahura itu, kaya flora. Di kiri kanan terlihat hutan. Tapi di bagian dalamnya, ada kebun, ada lokasi tambang," kata mantan Direktur Walhi Kalimantan Timur, Abrianto Amin, dalam perbincangan bersama merdeka.com
Dari temuan merdeka.com di sepanjang perjalanan, terlihat plang peringatan soal larangan merambah hutan hingga mendirikan bangunan. Larangan itu kontras dengan pemandangan kiri kanan jalan, hingga di KM 38 simpang tiga Samboja.
"Saya harap, pemerintah bisa fokus melindungi pada zona inti Bukit Soeharto, sebagai hutan alami di areal dalam Bukit Soeharto," sebut Abrianto.
Ditanya merdeka.com, soal program reboisasi dari perusahaan tambang batubara, di kawasan bukit Soeharto, yang juga ditemukan merdeka.com di kawasan Bukit Soeharto, Abrianto juga membenarkan. "Benar, jadi ada kerjasama perusahaan tambang untuk melakukan reboisasi. Programnya di antaranya, di Bukit Soeharto. Yang sebelumnya berstatus hutan produksi," kata Abrianto.