Menteri Pertahanan: TNI Tak Boleh Sedikit Pun Miliki Ambisi Kekuasaan

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan TNI tak boleh memiliki ambisi kekuasaan. Sebab, menurutnya, politik TNI adalah politik negara. Hal ini ditegaskan dalam acara silaturahmi purnawirawan TNI di Gedung AH Nasution, Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (29/7).

"Dari sejak terbentuknya, TNI adalah tentara rakyat. Berarti kita adalah pengayom bangsa dan TNI harus berdiri di atas semua golongan apapun juga. Artinya politik TNI adalah politik negara dan TNI tidak boleh sedikit pun memiliki ambisi kekuasaan. Saya tegaskan di sini bahwa politik adalah politik negara dan kita harus selalu bersatu," jelasnya.

TNI, lanjut Ryamizard adalah organisasi panggilan negara, artinya TNI adalah organisasi pejuang. "Kita bukan organisasi bayaran dan kita bukan organisasi yang dibentuk karena kepentingan tertentu," tegasnya.

TNI terikat sumpah untuk menjaga ideologi Pancasila sesuai marga kedua Sapta Marga. Para anggota maupun purnawirawan TNI memiliki tugas mulia yaitu menjaga Pancasila sebagai ideologi negara. Ryamizard juga mengajak para purnawirawan untuk mencegah dan melawan pihak-pihak yang ingin mengubah ideologi Pancasila.

"Karena hakikat dari ancaman ini ujung-ujungnya adalah perpecahan bangsa. Sejarah telah membuktikan bahwa ideologi Pancasila memiliki kekuatan dan kesaktian yang maha dahsyat. Beberapa kali ideologi Pancasila mengalami berbagai macam cobaan dari kekuatan ideologi kiri dan kanan yang akan mengubah bangsa ini dan berupaya untuk mengganggu persatuan bangsa. Di sinilah kita harus tetap tegak berdiri dan kuat menghadapi cobaan-cobaan ini," jelasnya.

Silaturahmi purnawirawan TNI ini dihadiri para purnawirawan jenderal seperti Agum Gumelar, Djoko Santoso, Kiki Syahnakri dan sejumlah purnawirawan lainnya. Selain itu hadir pula Kepala Staf Angkatan, beberapa perwakilan Pati TNI, pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan, dan perwakilan berbagai elemen masyarakat.