TNI Rebut Markas OPM Pimpinan Daniel Aibon Kogoya, Sita Tiga Senjata Api

Komando Operasi (Koops) Habema TNI mengambil alih sebuah rumah adat Papua diduga digunakan sebagai markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Penguasaan rumah adat ini terjadi saat personel TNI melakukan operasi di sekitar Kampung Abundoga pada Kamis, 16 Juli 2026.

Kepala Penerangan Koops Habema, Letkol Inf. M. Wirya Arthadiguna menjelaskan, penguasaan rumah adat tersebut berawal dari informasi mengenai rencana serangan kelompok bersenjata OPM. Berdasarkan informasi tersebut, personel TNI melakukan penelusuran ke lokasi diduga sebagai markas kelompok bersenjata tersebut.

"Setelah melalui proses pengintaian, verifikasi, dan perencanaan yang matang, pasukan bergerak menuju lokasi untuk mengamankan sasaran dengan tetap mengedepankan keselamatan masyarakat," kata Wirya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/7).

Menurutnya, rumah adat dikenal sebagai honai itu diduga digunakan kelompok bersenjata OPM dipimpin Daniel Aibon Kogoya.

Ketika memasuki lokasi, anggota TNI tidak menemukan keberadaan anggota kelompok bersenjata OPM. Namun, petugas menemukan sejumlah senjata api, amunisi, dan perlengkapan lain yang diduga terkait dengan aktivitas kelompok tersebut.

“Ditemukan satu pucuk senjata api organik jenis Lee Enfield kaliber 7,62 mm, dua pucuk senjata api rakitan kaliber 5,56 mm, satu pucuk senapan angin dalam kondisi terbongkar, sejumlah amunisi, serta berbagai perlengkapan lain yang berkaitan dengan aktivitas kelompok tersebut,” ujar dia.

Selanjutnya, senjata api, amunisi, dan barang bukti lainnya disita untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut.

Wirya menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya TNI untuk menjaga keamanan masyarakat serta kedaulatan negara dari ancaman kelompok bersenjata OPM. Meskipun demikian, ia menambahkan bahwa TNI tetap memberikan kesempatan bagi anggota kelompok bersenjata OPM yang ingin kembali melalui jalur damai.

“Negara tetap membuka ruang dialog dan kesempatan bagi siapa pun yang ingin kembali melalui jalur damai, bermartabat, dan sesuai ketentuan hukum,” kata Wirya.