KPK benarkan Wakil Ketua Komisi VII di tangkap di rumah Mensos Idrus Marham

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wakil Ketua Komisi VII DPR, Enny Maulani Saragih dalam operasi tangkap tangan (OTT). Berdasarkan informasi, Enny ditangkap saat menghadiri acara ulang tahun anak Menteri Sosial Idrus Marham di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra IV No.18, Jakarta Selatan.

Selain Enny, terdapat delapan orang lainnya yang turut ditangkap di sejumlah lokasi lainnya di Jakarta.

"Kita amankan total sembilan orang, kita amankan sembilan orang semuanya di Jakarta. Sembilan orang itu ada yang kita amankan dari salah satu rumah dinas Menteri saat ini," kata Febri, Jakarta, Jumat (13/7).

Febri mengatakan, penangkapan Enny di rumah Idrus Marham bukanlah sesuatu yang direncanakan. Dia mengungkapkan, tim Satgas KPK sudah mengikuti Enny yang juga politikus Partai Golkar itu sebelum tiba di rumah Idrus Marham. Setelah diamankan, Enny dibawa tim Satgas ke Gedung KPK untuk diperiksa intensif.

"Tadi setelah kita ikuti ada salah satu pihak yang berada di rumah tersebut. Tadi kami amankan di sana dan kita bawa ke kantor KPK. Lokasinya kebetulan ada di sana. Tentu saja setelah kami memastikan bahwa orang yang diduga terlibat dari perkara yang kita tangani ini adalah salah satu yang kita bawa ke KPK," tukasnya.

Enny bersama delapan orang lainnya ditangkap lantaran terlibat transaksi suap. Dalam OTT ini, KPK turut mengamankan seorang pihak swasta yang diduga sebagai pemberi suap. Tak hanya itu, tim Satgas KPK juga turut menyita uang tunai ratusan juta rupiah yang diduga barang bukti suap kepada Enny.

"Ada unsur anggota DPR RI dari sembilan orang tersebut, ada dari pihak swasta yg kami duga sebagai pihak pemberi, dan juga ada staf ahli, dan sopir, dan pihak-pihak lain yang terkait. Jadi dari kegiatan tim penindakan sore sampai malam ini ada sekitar sembilan orang yang kita amankan dan sejumlah uang ratusan juta rupiah," katanya.

Diduga suap ini berkaitan dengan tugas Enny di Komisi VII DPR yang membidangi Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup. Namun, kata Febri, KPK bakal mendalami lebih jauh mengenai hal tersebut.

"Kami tentu dalami lebih lanjut keterkaitan dugaan pemberian uang tersebut, sejauh ini kami duga terkait dengan kewenangan anggota DPR dari Komisi VII," katanya.

Berdasar informasi, suap ini terkait dengan proyek pembangkit listrik di PLN.