IPDN beri gelar Doktor Honoris Causa kepada Megawati Soekarnoputri

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Gelar tersebut sempat tertunda selama 1,5 tahun.

Gubernur IPDN Ermaya Suradinata mengatakan gelar tersebut sebagai tanda pengakuan Megawati sebagai seorang negarawan.

"IPDN memberikan gelar doktor kehormatan sebagai pengakuan kenegarawanan Ibu Megawati Soekarnoputri," ujar Ermaya, Rabu (7/3).

Pemberian gelar bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional Kamis (8/3) esok di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

Ermaya menjabarkan, putri Proklamator tersebut dinilai sosok yang memiliki pengetahuan luas di bidang politik dan pemerintahan. Ia juga konsisten terhadap demokrasi serta sosok yang meletakkan dasar kebijakan desentralisasi yang berkesinambungan untuk Indonesia Raya.

"Ibu Megawati Soekarnoputri benar-benar kokoh dalam prinsip, bersikap tegas, dan selama memimpin, seluruh jajaran Kabinet Gotong Royong bekerja dengan tenang," jelas dia.

Pun Megawati tegas saat mengambil tanggung jawab dalam pelbagai persoalan penting, namun tidak melupakan sisi kemanusiaan di dalam kepemimpinannya.

"Dan sangat respek terhadap lingkungan dan kebudayaan," ujar Ermaya.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh civitas akademika IPDN atas penghargaan yang telah diberikan.

Hasto memaparkan, gelar Doktor Honoris Causa dari IPDN ini adalah gelar kehormatan ketujuh yang diterima putri sang proklamator Bung Karno tersebut. Empat diberikan oleh universitas luar negeri, yakni Jepang, Rusia dan Korsel (2 universitas), serta tiga dari perguruan tinggi dalam negeri.

"Gelar kehormatan dalam bidang politik pemerintahan tersebut sebagai pengakuan atas jasa Ibu Megawati Soekarnoputri yang mampu menjalankan politik pemerintahan yang demokratis, stabil dan efektif di dalam menjalankan agenda reformasi, termasuk mengatasi berbagai krisis multidimensional saat itu," kata Hasto.

"Saat menjabat sebagai presiden, Ibu Megawati juga adalah inisiator yang mendirikan lembaga KPK. Di masa Ibu Megawati jugalah demokrasi yang sebenar-benarnya terjadi dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden one man one vote," imbuh Hasto.

Prof Ermaya menjelaskan, IPDN didirikan oleh Presiden Soekarno di Malang pada 1956. Kala itu lembaga pendidikan tinggi ini bernama Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN).

Sebelumnya, Megawati sudah menerima 6 Gelar Doktor Honoris Causa, yakni dari: Universitas Waseda, Tokyo, Jepang (2001), Moscow State Institute of International Relation, Rusia (2003), Korea Maritime and Ocean University, Busan, Korsel (2015), Universitas Padjadjaran (2016), Universitas Negeri Padang (2017), dan Mokpo National University, Mokpo, Korsel (2017).

Sumber: Liputan6.com