Jaksa Agung akui sulit usut politik uang di Pemilu karena tertutup & terorganisir

Jaksa Agung M Prasetyo mengakui, penegakan hukum terhadap praktik politik uang di Pemilu sangat sulit. Sebab, praktik politik uang biasanya dilakukan secara tertutup dan terorganisir. Sehingga penegak hukum kesulitan dalam proses pembuktian.

Raynaldo Ghiffari Lubabah
Jaksa Agung akui sulit usut politik uang di Pemilu karena tertutup & terorganisir
Rilis mengungkap modus penyelewangan fasilitas kepabeanan PT SPL. ©2017 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Memasuki tahun politik, Kepolisian Republik Indonesia membentuk Satuan Tugas (Satgas) anti politik uang atau Money politics. Satgas ini akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tugasnya meminimalisir kecurangan yang dilakukan salah satu calon Kepala Daerah. Dengan begitu masyarakat mempunyai pemimpin yang benar-benar amanah dan berkualitas.

Jaksa Agung M Prasetyo mengakui, penegakan hukum terhadap praktik politik uang di Pemilu sangat sulit. Sebab, praktik politik uang biasanya dilakukan secara tertutup dan terorganisir. Sehingga penegak hukum kesulitan dalam proses pembuktian.

"Meski dalam praktik penegak hukum di lapangan itu sulit karena terorganisir, tertutup, dan sembunyi-sembunyi saking tertutup, saling membantah dan enggak terbuka," kata Prasetyo dalam rapat kerja bersama Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1).

Apalagi, lanjut Prasetyo, batas waktu penegakan hukum untuk kasus pilkada relatif singkat. Hanya sekitar 51 hari.

"Tata cara waktu penyelesaian perkara dan pemilu paling lama hanya 51 hari," tegasnya.

Mengantisipasi praktik politik uang dalam Pilkada dan Pemilu, Jaksa Agung melihat perlu adanya deteksi dini kecurangan dan pelanggaran yang dimungkinkan bakal terjadi.

"Panwaslu, DKPP ketika ditengarai ada penyimpangan, oleh penyelenggara Pilkada atau Pemilu harus ada deteksi dini," ucap Prasetyo.

Sebelumnya, Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menilai Pilkada Serentak pada 2018 mendatang akan sulit untuk jauh dari politik uang. Perang modal di balik pencalonan para calon yang maju ditengarai Amien Rais menjadi penyebabnya.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini mengatakan, para pemodal maupun pengusaha banyak yang bermain dan punya andil dalam perhelatan Pilkada 2018 mendatang. Menurut dia, para pengusaha menjadi penyokong dana bagi pasangan calon yang maju di Pilkada Serentak. Tak hanya itu, Amien Rais juga menuding para pemodal ini turut berjudi untuk para calon yang diusungnya.

Amien Rais menambahkan, calon pasangan kepala daerah yang maju dengan didanai para cukong atau pemodal besar ini biasanya mampu meraih suara terbanyak dan memenangi pemilihan. Potensi para calon yang memiliki modal sedikit untuk menang semakin sulit.

Rekomendasi