Fayakhun disebut tagih pemenang tender Bakamla cairkan uang untuk Munas Golkar

Sidang kasus suap proyek pengadaan alat satelit monitoring di Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla-RI) dengan terdakwa Nofel Hasan, mantan Kabiro Perencanaan di Bakamla, kembali digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Dalam persidangan terungkap fakta adanya aliran dana untuk kepentingan Musyawarah Nasional Partai Golkar.

Fakta terungkap saat jaksa penuntut umum pada KPK menampilkan transkrip percakapan Erwin Arief, Managing Director Rohde di Indonesia, dengan anak buah Fahmi Darmawansyah, Direktur PT Melati Technofo Indonesia dan PT Merial Esa sekaligus penyuap terhadap pejabat di Bakamla-RI, Muhammad Adami Okta.

Percakapan pada tanggal 14 Mei 2016 itu, Erwin mengatakan kepada Adami bahwa Fayakhun meminta jatah yang diperuntukan kepadanya dipercepat, untuk kepentingan Munaslub Golkar. Bahkan, Erwin melampirkan percakapan dirinya dengan Fayakhun.

"Dan utuk perhatian ke bro, Fahmi (Fahmi Darmawansyah) cuma bisa commit di angka 0,5 persen dari Rp 720 M. Bro itu udah confirm ya Rp 1,22 triliun. Kalau udah confirm minggu depan Senin atau Selasa di jalanin sama Fahhmi yang 1 persen. Jadi final ya bro Rp 720 miliar drones, Rp 500 miliar satelit monitor," ujar Erwin kepada Fayakhun melalui aplikasi Whatsapp.

"Noted bro, konfirm bro. Bro kalau dikirim Senin maka masuk di tempat saya Kamis atau Jumat depan. Padahal Jumat depan sudah Munas Golkar," ujar Fayakhun kepada Erwin.

Politisi Golkar itu kemudian meminta Erwin agar Adami, selaku anak buah Fahmi memberikan jatah untuknya dengan cara tunai dan transfer ke rekening miliknya. Alasannya, uang tunai akan diperuntukan untuk petinggi partai berlambang pohon Beringin itu.

"Apa bisa dipecah yang cash di sini USD 300 ribu, sisanya di JP Morgan? USD 300 ribu nya diperlukan segera untuk petinggi-petingginya dulu, umatnya nyusul minggu depan," pinta Fayakhun.

"Bro akan diusahakan karena Kamis atau Jumat libur," jawab Erwin.

Diketahui, anggaran untuk proyek drone di Bakamla-RI dianggarkan sebesar Rp 500 miliar sementara anggaran untuk alat satelit monitoring sebesar Rp 500 miliar. Dikarenakan efisiensi, Kementerian Keuangan memangkas anggaran dua proyek tersebut. Untuk alat satelit monitoring yang awalnya Rp 500 miliar menjadi Rp 222 miliar, sementara anggaran untuk drone tidak bisa digunakan karena anggaran tersebut dibintangi oleh Ditjen Keuangan di Kemenkeu.

Guna membuka anggaran tersebut, Nofel Hasan selaku mantan Kabiro Perencanaan di Bakamla-RI menerima ‘uang kerja’ agar bintang di anggaran drone bisa dihilangkan. Akan tetapi hingga Nofel menjadi terdakwa, anggaran tersebut tidak bisa digunakan.