Surati Kapolri dan Panglima, Mendagri minta fasilitas TNI-Polri tak untuk kampanye

Memasuki tahun politik, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah mengirim surat kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Isinya agar tidak ada fasilitas milik TNI dan Polri yang dimanfaatkan untuk kampanye.

"Gedung milik TNI-Polri mohon enggak disewakan untuk kampanye. Di Halim jangan disewakan untuk kampanye, sudah sepakat," kata Tjahjo usai memberikan pembekalan dalam acara Rapim TNI-Polri di Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/1).

Dia menegaskan, meskipun calon kepala daerah membayar sewa tempat untuk kampanye dengan harga mahal, tetap tidak diperbolehkan.

"Ya enggak bisa, walaupun dia bayar sewa. Tapi semua sepakat kami buat surat kepada semua kepala staf dan Kapolri gedung-gedung pertemuan milik TNI-Polri dimohon untuk tidak disewakan untuk kegiatan kampanye sarasehan dan kegiatan berbau Pilkada," tegasnya.

Kendati demikian, tidak ada sanksi tegas jika fasilitas milik TNI-Polri akhirnya digunakan. Menurutnya, ini baru sebatas imbauan. Dia berharap Kapolri dan Panglima TNI punya komitmen yang sama.

Dia memberikan contoh institusi di TNI yang melarang mobil yang mencantumkan logo partai masuk ke dalam kawasan militer.

"Kalau di AU lebih keras lagi mobil ada tanda partai saja enggak boleh masuk komplek padahal tamu. Saya kira bagus," ucapnya.