Polri klaim Satgas Money Politic cegah niat culas calon pejabat buat balik modal

Kapolri Jenderal Tito Karnavian membentuk Satgas Money Politic. Pembentukan satgas diklaim salah satu persiapan Polri jelang Pilkada Serentak 2018. Satgas Money Politic disebut-sebut berbeda dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto menjelaskan momentum Pilkada merupakan masa terbilang rawan bagi calon kepala daerah untuk menghambur-hamburkan uang dengan tujuan terpilih menjadi orang nomor satu di suatu daerah.

"Ini sistem dimana calon kepala daerah keluarkan uang cukup banyak. Dari gajinya aja selama lima tahun pasti enggak balik," ujar Setyo kepada wartawan di Mabes Polri, Kamis (4/1).

Praktis, uang yang dikeluarkan dalam pesta demokrasi nantinya harus kembali lagi dalam jumlah yang sama maupun lebih. Atau biasa disebut balik modal.

"Ditengarai pasti ingin kembalikan modal dengan cara enggak benar. Sistemnya ini mesti dicegah. Supaya enggak berlangsung money politic. Represif untuk preventif. Dengan ini ditangkep maka yang lain akan memberi efek deteren," tegasnya.

Namun, hingga kini Polri masih merancang jumlah personel satgas yang dibutuhkan. Polri juga berharap mampu bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Diharapkan akan kerjasama dengan KPK karena KPK memiliki keterbatasan siapa saja yang ditangani KPK, Polri enggak. Siapapun," tandasnya.