Di fit and proper test, Komisi I bakal tanya Marsekal Hadi soal isu korupsi di TNI

Komisi I DPR besok akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) kepada calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafidz mengatakan, pihaknya akan memperdalam beberapa hal mulai dari visi misi dan isu korupsi di internal TNI akan ditanyakan pada Hadi."Segala macam, baik secara personel, termasuk yang di tubuh TNI, visi-misi juga akan dikupas dan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan. ‎Pendalaman dari anggota. Bisa saja terkait isu-isu korupsi di tubuh TNI. Penyelewengan hak-hak sipil," kata Meutya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/12).Menurutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Hadi jika nanti menjadi Panglima TNI. Menurutya Hadi harus langsung mengadakan konsolidasi internal. Mengingat sempat ada perdebatan terkait pemilihan bakal calon TNI ini."Saya kira tugas pertama panglima jika nanti disetujui adalah melakukan konsolidasi internal, karena kita tahulah ya meski secara tidak langsung, ada perdebatan mengenai dari angkatan mana, panglima TNI ini," ucapnya.Sementara anggota Komisi I dari Fraksi Hanura, Supriadin Aries Saputra menuturkan bahwa ada tantangan tersendiri dalam menjalankan tugas sebagai Panglima TNI. Salah satunya adalah seorang Panglima harus menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis."Ya harus tetap pada pendirian, TNI harus netral. Jangan masuk pada politik praktis. Enggak usah terlalu banyak komentar terhadap masalah politik. Tugas panglima sudah pada profesionalitas saja, urus prajuritnya yang baik, jaga soliditas, enggak usaha banyak bicara politik," ungkap Supriadin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/12).Selain itu dia juga berharap saat menjadi Panglima, Hadi bisa menjaga soliditas TNI dan juga mewujudkan program Mininum Essential Force (MEF) di tahun 2024 mendatang. MEF adalah program moderenisasi alat utama sistem persenjataan TNI.