Besok, sopir angkutan konvensional di Makassar ancam mogok massal

Kelompok moda transportasi angkutan konvensional di Makassar, mengancam melakukan aksi mogok massal, Rabu (1/11). Aksi itu bertepatan dengan hari perdana pemberlakuan Permenhub yang mengatur tentang angkutan online yakni PM No 108 tahun 2017. Rencananya aksi akan dimulai pukul 09.00 WITA, di seluruh ruas jalan Kota Makassar dengan titik aksi utama kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo.Ketua Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Kota Makassar, Zainal Abidi menjelaskan, massa yang akan diturunkan besok itu jumlahnya ribuan orang masing-masing dari unsur taksi konvensional, angkot atau di Makassar disebut pete-pete, lalu becak motor, angkutan di bandara."Aksi mogol massal di antara lain memuat tuntutan agar Pemprov Sulsel segera menetapkan quota kendaraan untuk angkutan online hanya sebanyak 3.500 unit," kata Zainal Abidin dikonfirmasi, Selasa (31/10) siang.Menurutnya, angka 3.500 unit ini adalah hasil kajian dari pihak angkutan konvensional karena saat ini di Makassar sudah dipenuhi angkutan konvensional yang sudah ada jauh-jauh hari sebelumnya. Antara lain taksi konvensional kurang lebih 1.000 unit, angkot kurang lebih 4 ribu unit, becak motor sebanyak 24 ribu unit. Ditambah lagi kendaraan angkutan online berbasis aplikasi itu saat ini sudah berjumlah kisaran 12 ribu unit. "Betul-betul jalan-jalan di Makassar sudah penuh jadi kami minta quotanya hanya 3.500 kendaraan," tandasnya.Dia menambahkan, karena jumlah angkutan online itu sudah mencapai 12 ribu unit. Mereka meminta kendaraan-kendaraan itu harus diseleksi sesuai aturan dalam PM 108 tahun 2017 itu. Dan tidak boleh lagi ada penambahan kendaraan dan perekrutan driver.Aksi mogok massal ini juga, kata Zainal, sekaligus adalah peringatan satu tahun atau hari berkabungnya transportasi angkutan umum konvensional pasca keluarnya Permenhub yang mengatur tentang angkutan online ini."Setelah melalui proses revisi, Permenhub ini sudah positif bagi angkutan konvensional dan angkutan online. Olehnya, diminta ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan ini agar tidak ada lagi gesekan di bawah," ujar Zainal Abidin yang saat ini sementara pertemuan dengan unsur direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel untuk persiapan aksi besok.