Pemerintah Jabar dinilai salah langkah larang transportasi online

Pemerintah Jawa Barat dinilai telah keliru mengambil sikap dalam menyikapi dilema keberadaan transportasi online. Ini terlihat dengan aksi damai yang dilakukan ribuan pengendara transportasi online di depan Gedung Sate kemarin, Senin (16/10).Dosen Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Asep Warlan mengatakan, sikap pemerintah tersebut bukan menjadi jalan keluar dalam menyelesaikan persoalan antara transportasi online dengan angkutan konvensional."Persoalan antara konvensional dan online adalah berebut konsumen, ya harusnya pemerintah fokus menyelesaikan konflik bukannya malah menyarankan transportasi online untuk tidak beroperasi," katanya saat dihubungi, Selasa (17/10).Menurutnya, transportasi online hadir karena adanya kebutuhan dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Seharusnya, pemerintah memfasilitasi kebutuhan dari masyarakat tersebut."Kalau dilarang justru kan sewenang-wenang terhadap masyarakat yang telah merasakan manfaat dari transportasi online," tegasnya.Oleh karena itu, Asep meminta pemerintah agar mencarikan jalan keluar agar kebutuhan semua pihak termasuk transportasi online, konvensional serta masyarakat terakomodir dengan baik.