Sebelum keluarkan fatwa, MUI harus koordinasi dengan Kemenag & Polri

Menko Polhukam Wiranto menggelar rapat koordinasi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Kantornya, Selasa (20/12). Rapat tersebut membahas fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal larangan penggunaan atribut Natal bagi karyawan muslim.

Wiranto mengatakan, mulai sekarang, MUI harus terlebih dulu berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kepolisian sebelum mengeluarkan fatwa. Tujuannya menghindari polemik seperti fatwa MUI soal pelarangan atribut natal yang menyebabkan ormas melakukan sweeping.

"Fatwa itu dikeluarkan jangan sampai malah menimbulkan keresahan dan problem. Mengapa? Karena pertimbangan untuk mengeluarkan fatwa jangan sampai berasal dari satu persepsi atau satu sumber pertimbangan, tetapi juga harus mempertimbangkan dari berbagai perspektif," kata Wiranto di Kantornya, Selasa (20/12).

Wiranto menambahkan, nantinya kepolisian akan menyiapkan seorang Perwira yang khusus bertugas melakukan koordinasi dengan MUI. Dengan begitu MUI dapat masukan dari pihak lain agar fatwa yang dikeluarkan benar-benar mengarah kepada kebaikan bukan menimbulkan polemik seperti fatwa pelarangan atribut Natal.

"Sehingga fatwa itu tidak meresahkan masyarakat yang pada saat ini sedang kita bangun toleransi antar-umat beragama, antar-suku, dan antar-ras," kata Wiranto.

Mantan Panglima ABRI ini menegaskan, pemerintah terus berupaya menjaga persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Sehingga, jangan sampai terganggu dengan hal-hal yang dapat merusak upaya tersebut.

"Jangan sampai persatuan, kebersamaan, dan toleransi itu justru dirusak dengan hal-hal yang tidak perlu," katanya.