Tanpa harus antre, PKH Inklusif mudahkan penyandang disabilitas

Sistem keuangan inklusif dalam penyaluran bantuan sosial bakal memberi keuntungan bagi penyandang disabilitas. Salah satunya dengan kartu khusus bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh bantuan pemerintah dalam program keluarga harapan (PKH).

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, dengan kartu khusus ini penyandang disabilitas tak perlu repot untuk mendapat bantuan PKH.

"(penerima bantuan) Tidak lagi harus ke kota berjalan jauh. Tidak perlu antre juga. Semua disalurkan nontunai. Tinggal ambil di agen-agen perbankan yang telah bekerjasama dengan Kemensos," ungkap Khofifah di sela launching e-Warung Disabilitas dan penyerahan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Baratan, Kecamatan Patrang, Jember, Sabtu (3/12).

Dia mengatakan, bantuan sosial perluasan PKH Tahun 2016 sudah menjangkau anggota keluarga yang mengalami disabilitas. Sejalan dengan itu, PKH New Initiative di tahun ini, menjadi lebih inklusif dengan dimasukannya komponen kesejahteraan sosial yang meliputi penyandang disabilitas dan lansia 70 tahun keatas.

"Dengan perspektif baru ini, maka bantuan pelayanan PKH tidak hanya mencakup komponen kesehatan dan pendidikan bagi ibu hamil dan anak, tetapi juga mencakup komponen kesejahteraan sosial berupa dana untuk pemeliharaan pendapatan (income maintenance) khususnya bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Harry Hikmat menyampaikan, jumlah bantuan sosial yang telah disalurkan di Kabupaten Jember ini, mencapai Rp 321,38 Miliar.

Porsi bantuan sosial terbesar pada bantuan beras sejahtera (Rastra) mencapai Rp 252 miliar untuk 192.951 keluarga. Kemudian bantuan sosial PKH senilai Rp 65,2 miliar bagi 73.497 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan kompensasi WNI eks Timor Timur di luar Provinsi NTT senilai Rp 1,7 miliar untuk 79 orang.

Harry mengatakan, saat ini pemerintah menerapkan strategi keuangan inklusif dalam penyaluran bansos. Tidak lagi dengan cara tunai melainkan non-tunai melalui kerjasama dengan Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara). "Kebijakan itu diambil demi memudahkan pemantauan dan memenuhi syarat penyaluran tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah," kata Harry.

Bupati Jember, Faidah juga berpesan kepada seluruh warganya untuk terus mengawal keberadaan e-Warong yang diresmikan Mensos ini, agar benar berjalan efektif. "Saya ingin e-warong ini bisa membawa perubahan bagi masyarakat tidak mampu di Jember. Pokoknya e-Warong harus sukses di Kabupaten Jember," ucap Faidah.