Pemangkasan anggaran Kemhan akan berdampak pada kesiapan tempur TNI

Rencana pemotongan kembali anggaran APBN 2016 sebesar Rp 133 triliun oleh Kementerian Keuangan merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari, mengingat pemasukan negara tidak mencapai target. Namun, pemangkasan anggaran diharapkan tidak dilakukan terhadap Kementerian Pertahanan dan TNI.Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin mengatakan, meski sampai sekarang pemerintah belum mendiskusikan soal alokasi anggaran Kemhan dan TNI dengan DPR, Komisi I tetap berharap agar pemangkasan anggaran Kemhan/TNI tidak dilakukan. Hal ini mengingat banyak prioritas yang harus dilakukan oleh Kemhan/TNI.Hasanuddin mengungkap tiga alasan agar Kemenkeu tidak memangkas anggaran di Kemhan dan TNI. Pertama, anggaran Kemhan dan TNI menyangkut penguatan pangkalan TNI AU, AD, dan AL di Natuna, mengacu pada situasi di Laut China Selatan yang semakin menghangat.Kedua, untuk melanjutkan pendanaan suku cadang dan senjata dan alutsista yang sudah dibeli.Ketiga, biaya operasional, khususnya untuk patroli laut dan udara yang akhir-akhir ini yang dibutuhkan dan sangat meningkat, terutama di wilayah perbatasan, dalam rangka mengamankan kedaulatan negara."Ketiga alasan itu perlu mendapat perhatian pemerintah dalam hal ini Kemenkeu," pungkas TB Hasanuddin dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (9/8).Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memotong Rp 133,8 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 yang terdiri atas pengurangan belanja kementerian/lembaga Rp 65 triliun dan dana transfer ke daerah Rp 68,8 triliun.Pemotongan itu terutama untuk anggaran kementerian yang dianggap tidak menunjang prioritas. Presiden RI Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (3/8) 2016 menyetujui pemotongan anggaran oleh Sri Mulyani yang baru 6 hari menjadi Menteri Keuangan itu.Sri Mulyani dalam pernyataan pers usai sidang menjelaskan, penghitungan itu berdasarkan kemungkinan penerimaan negara dari sisi pajak yang diperkirakan akan kurang sekitar Rp 219 triliun.