Diizinkan masuk Filipina, militer Indonesia jangan terjebak konflik

Anggota Komisi I DPR Ahmad Muzani menanggapi pernyataan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu terkait militer Indonesia diperbolehkan masuk Filipina asal mendapat izin. Kesepakatan ini muncul sebagai respons atas penyanderaan WNI yang dilakukan kelompok militan Abu Sayyaf.

Ahmad Muzani mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak konflik internal pemerintah Filipina dengan kelompok Abu Sayyaf dan lainnya. "Kita harus ingat yang dilakukan penyelamatan WNI. Kita tidak boleh masuk konflik dan kepentingan apapun di Filipina. Filipina bukan teritori kita," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6).

Ketua fraksi Gerindra ini menilai, sebaiknya militer Indonesia tak tergesa-gesa. Harus ada pemetaan kondisi yang kemungkinan bakal dihadapi di perairan Filipina.

"Sehingga jangan masuk dalam kubangan yang ternyata sumur tanpa dasar. Hingga terjebak di sana," tuturnya.

Sekjen Partai Gerindra ini mengatakan, penyanderaan bisa muncul berulangkali justru karena kecerobohan cara pembebasan sandera. Ketidaktegasan pemerintah dimanfaatkan kelompok penyandera.

"Waktu pembebasan itu terkesan ditutup-tutupi. Yang jadi korban adalah keselamatan WNI yang jadi komoditas teroris. Itu kesalahan besar yang perlu dicatat," ujarnya.

Ketika terjadi penyanderaan terhadap WNI pemerintah harus bertanggung jawab menyelamatkan semua WNI dengan cara apapun. Pemberian tebusan merupakan pilihan terakhir.

"Sehingga keselamatan warga negara kita tidak dimainkan seperti ini," ucapnya.