Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias menjadi salah satu calon independen yang terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2015.
Pria kelahiran Sumatera Barat, 10 Agustus 1964 ini percaya diri maju sebagai calon independen, meski pesaingnya di Pilkada 2015 bukan lawan mudah untuk dikalahkan.
Berbekal keyakinan dan sejumlah program yang telah dirancangnya, Ramlan percaya diri maju hingga akhirnya berhasil mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk memimpin daerah berpenduduk lebih dari 117 ribu pada tahun 2014.
"Karena saya punya keyakinan saya buka aja peluang dengan masyarakat, program saya begini dan ternyata mereka mau ikut kita," katanya mengunjungi kantor KapanLagi Network (KLN).
Menjabat sebagai Wali Kota Bukittinggi sejak 17 Februari 2016, ke depan jebolan Fakultas Hukum UMSB ini akan mengembangkan sektor pariwisata dan perdagangan, yang memang menjadi pondasi pendapatan bagi wilayahnya.
Ayah dari Sultan Fazbir dan Agung Farasky ini bersyukur Bukittinggi memiliki potensi alam yang indah untuk menjadi modal pengembangan pariwisata. Belum lagi, daerah ini merupakan nominator 10 daerah terindah di Indonesia. Berikut wawancara dengan Ramlan mengenai hal tersebut.
Di tengah persaingan ketat dalam pariwisata, apa konsep yang Anda bangun agar Bukittinggi berbeda dengan kota lain?
Kalau Bukittinggi dia sudah punya modal untuk pariwisata, apa modalnya? yaitu alamnya, itu modal dasar. Kemudian udaranya, Bukittinggi itu orang punya tetapi tidak yang seperti kita punya.
Bukittinggi bukan kota pariwisata saja, kota perjuangan. Pernah menjadi ibu kota kabupaten, pernah menjadi ibu kota Sumatera, pernah ibu kota Sumatera Tengah, pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia.
Sejarah kita di Bukittinggi termasuk kota tua, sudah 232 tahun. Di sana kota kecil itu termasuk (tempat) pertahanan orang Belanda, sampai sekarang masih ada gudang peluru. Jadi, kondisi alam itu sangat menguntungkan, konstur tanah kita rata-rata bukit. Di sana banyak kantor di atas bukit.
Tahun depan kantor DPRD saya mau pindahin di atas bukit juga. Kedua yang saya lihat, Bukittinggi ini karena ada modal itu, orang senang sekarang di kota besar jenuh, macet lah, tidak seimbang tingkat stres dengan gaji, kalau di sana (Bukittinggi) macet juga tidak, makan enak.
Kita termasuk kota terindah di Indonesia, ada 10 kota terindah dan Bukittinggi nomor 1. Kita punya Ngarai, punya lubang Jepang, juga ada benteng Vor de Kock. Kita juga ada jam Gadang, jadi banyak peninggalan sejarah di sana. Kondisi alam itu mendukung kita, modal kita itu.
Pariwisata itu kan modalnya dua, pertama harus aman dahulu, bagaimana aman kota ini baru bisa dikunjungi orang, yang kedua nyaman. Bagaimana nyaman kota itu untuk pengunjung. Membangun sebuah kota pariwisata itu tidak mudah.
Saya mau menjadikan kota conference, saya buka peluang investasi, butuh kamar 800 lagi. Kalau weekend butuh kamar itu susah, kita ada hotel 72, kita butuh 800 (kamar) lagi.
Ada rencana pembangunan jalan tol, bagaimana?
Ada ini tahun depan, saya melihat begini orang mungkin sudah jenuh di Indonesia banyak pergi ke Eropa, ke kota lain. Danau toba misalnya, nah ini harus kita persiapkan ini. Saya katakan persoalan pariwisata tidak usah takut, adat dan budaya di sana kuat, makanya tidak akan pernah ada diskotek di sana. tidak akan pernah diizinkan.
Orang banyak ingin ke Bukittinggi makanya infrastruktur kita perbaiki, fasilitas pariwisata kita perbaiki, taman kita perbaiki, kita persiapkan semua sebab tahun depan sudah mulai. Saya ingin membikin konsep bahwa orang masuk kota itu, indah, bersih, itu yang saya cari. Bukan sampah, tetapi senang dan bersih. Tentu kita persiapkan semua.
Apa potensi nomor kedua yang dimiliki Kota Bukittinggi setelah pariwisata?
Kita kota perdagangan, jadi begini orang Bukittinggi rata-rata punya orangtua atau saudara di Jakarta. Tanah Abang contohnya, itu rata-rata orang Bukittinggi.
Selanjutnya budaya, orang Minang ini sejarahnya panjang. Kalau ada masyarakat saya yang mau bangun rumah Gadang itu saya gratiskan. sebab kita pertahankan budayanya. Setiap malam minggu di jam Gadang ada pertunjukan budaya gratis itu dikelola Dinas Pariwisata.
Untuk program pariwisata masalahnya adalah mengatur perdagangan, orang cenderung menetapkan harga sendiri, bagaimana Anda mengelolanya?
Nanti begini, saya lagi ngajak, nanti ada Perda untuk rumah makan nanti ada logo Pemda ada logo rumah makan. Saya minta daftar menunya, tahun ini saya akan beli mesin register. Setiap rumah makan mesin register kita kasih, server-nya kita taruh di bagian keuangan daerah.
Jadi, ketahuan berapa dia jual, semua hotel juga gitu. Saya sudah undang owner hotel dan rumah makan, saya sampaikan program. Nanti kan saya data pedagang itu, mana yang bisa kita promosikan.
Rencana 5 tahun mendatang berapa kali lipat jumlah pengunjung yang menjadi target?
Saya akan evaluasi itu, yang penting kalau saya dapat 800 kamar lagi pasti besar, yang sudah akan masuk ada 350 lagi.
Anda merupakan calon independen, bagaimana mengenai hal ini?
Artinya begini, saya melihat masyarakat kita tidak peduli darimana dan partai mana tetapi mereka melihat ada harapan yang dia titip. Harapan yang dia titip ke seorang pemimpin itu bisa tercapai atau tidak, itu yang dicari. Mereka menginginkan sebuah perubahan. Saya sampai 2 bulan menertibkan semua terminal dan PKL tidak mudah.
Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias (duduk kiri), CEO KLN Steve Christian (duduk kanan), VP Sales merdeka.com Sinta Nasution (berdiri kiri), COO KLN Billy Suryajaya (berdiri tengah) dan CNO KLN Wens Manggut (berdiri kanan) ©2016 Money.id/Dwi Narwoko
Masyarakat kita juga menuntut sebuah keadilan. Pemerintah menjalankan aturan dan regulasi yang ada, kalau di daerah itu kan ada peraturan daerah. DPRD dan muspida kita ajak, tujuan kita kan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.
Hal yang sulit ketika anda maju sebagai calon independen?
Ternyata saya lalui tidak susah, malah incumbent maju dua orang, DPR RI maju, calon terbanyak lima pasang. Tapi, karena saya punya keyakinan saya buka aja peluang dengan masyarakat, program saya begini dan ternyata mereka mau ikut kita.
Walikota independen terkadang ada kesulitan kerjasama dengan DPRD, bagaimana dengan Anda?
Sebenarnya begini, kalau di UU itu DPRD dengan pemerintah kan mitra kerja, artinya di DPRD pengesahan anggaran. Kita sudah menyusun, saya pikir sampai hari ini saya tidak mengalami kendala. Kita sampaikan apa adanya, sepanjang memang kita membangun untuk kepentingan masyarakat saya pikir diterima.