Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah mengetahui data perusahaan maupun warga negara Indonesia yang menyimpan uang di luar negeri hanya untuk menghindari pajak. Seiring bergulirnya waktu, diperkirakan pada tahun 2017 atau 2018 seluruh data-data tersebut mulai menjadi rahasia umum. "Sebelum Panama saya sudah tahu detail karena kita sudah punya alatnya. Bapak nyimpan di Swiss saya tahu, bapak simpan di negeri mana saya tahu," papar Jokowi dalam Rapat Kerja Gubernur Seluruh Indonesia serta Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak 2015 di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (8/4).Dalam kesempatan berbeda, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, beredarnya data Panama Papers akan menjadi tambahaan data-data yang dimiliki pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tax amnesty atau pengampunan pajak. Dengan demikian, pemerintah memiliki fleksibilitas untuk menaikkan terget lebih tinggi. Sebab, menurut Pramono, seseorang atau perusahaan yang menyimpan uang di luar negeri terindikasi menghindari pajak. Namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa hal lain yang belum diketahui. "Pasti salah satunya berkaitan dengan pajak," terangnya.Ditegaskan politikus PDIP ini, pemerintah akan memburu jika diketahui ada pejabat negara yang terbukti mengambil duit negara namun menghindari pembayaran pajak. "Baik koruptor lama maupun kotuptor baru yang menghindari pajak kita kejar," pungkasnya.
Jokowi: Sebelum Panama saya sudah tahu detail karena punya alatnya
Jokowi mengaku telah mengetahui data perusahaan maupun warga negara Indonesia yang menyimpan uang di luar negeri.
Advertisement
Rekomendasi